Godfried Desak Rico Waas Jelaskan Dasar Anggaran Program Sapa Warga

Politik3 views

VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Anggota Komisi III DPRD Medan, Godfried Effendi Lubis, mempertanyakan kejelasan sumber anggaran dan urgensi pelaksanaan program Gotong Royong dan Sapa Warga yang menjadi salah satu program andalan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.

Godfried menilai, kegiatan yang rutin digelar setiap pekan tersebut harus memiliki dasar penganggaran dan nomenklatur yang jelas agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengaku tidak menemukan nomenklatur anggaran program tersebut dalam pembahasan Rancangan APBD (R-APBD) 2027.

“Sumber anggarannya pun tidak jelas. Ini kegiatan misterius. Kita sudah pertanyakan di rapat Banggar saat pembahasan R-APBD 2027, tidak ditemukan nomenklaturnya,” ujar Godfried kepada wartawan di Medan, Kamis (19/11/2026).

Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Medan itu mengatakan, saat rapat Badan Anggaran (Banggar) beberapa hari sebelumnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Medan disebut belum memberikan penjelasan memadai mengenai sumber pembiayaan setiap kegiatan Sapa Warga.

Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan tersebut tidak membebani camat, lurah, maupun kepala lingkungan (Kepling).

“Sudah kita tanya, setiap melakukan kegiatan Sapa Warga, dari mana uangnya. Kita tidak setuju kalau setiap melaksanakan Sapa Warga lalu Camat, Lurah dan Kepling yang dibebankan,” tegasnya.

Selain persoalan anggaran, Godfried menyoroti waktu pelaksanaan sejumlah kegiatan Sapa Warga yang digelar pada malam hari serta keterlibatan salah satu fraksi di DPRD Medan.

“Apa urgensinya dilaksanakan malam hari. Dan kenapa hanya melibatkan salah satu fraksi di DPRD Medan,” tanyanya.

Menurut Godfried, apabila Sapa Warga merupakan program resmi Pemko Medan, pelaksanaannya semestinya melibatkan seluruh unsur DPRD secara proporsional. Ia menilai DPRD sebagai mitra pemerintah daerah perlu mendapatkan ruang yang setara dalam kegiatan tersebut.

Karena itu, ia mendesak Wali Kota Medan memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai sumber pembiayaan dan pertanggungjawaban kegiatan Sapa Warga, termasuk rencana pelaksanaannya pada 2027.

“Kita minta penjelasan pertanggungjawaban Wali Kota Medan. Biaya Sapa Warga dari mana. Untuk pelaksanaan 2027 pun patut transparan,” ujarnya.

Godfried menegaskan, setiap kegiatan pemerintah harus dilaksanakan sesuai prosedur, memiliki dasar hukum serta nomenklatur anggaran yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Janganlah ada kegiatan siluman. Harus jelas kegiatannya dan pertanggungjawaban kegiatannya,” pungkasnya. (Vin)

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *