VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meraih peringkat pertama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut dengan predikat informatif. Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
Terlebih, ambang batas minimal nilai untuk memperoleh predikat informatif kini meningkat dari 80 menjadi 90, sehingga setiap OPD dituntut semakin optimal dalam menerapkan keterbukaan informasi.
Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut, Muhammad Suib, mengatakan prestasi Kominfo Sumut dapat menjadi tolok ukur bagi perangkat daerah lainnya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sumut di Hotel Emerald Garden, Medan, Kamis (19/11/2026).
Menurut Suib, capaian predikat informatif di lingkungan Pemprov Sumut harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan informasi publik yang perlu segera dibenahi.
Tantangan tersebut antara lain rotasi atau mutasi pejabat pengelola PPID yang belum disertai serah terima tugas dan pemahaman teknis, belum optimalnya koordinasi serta alur penyampaian data dari bidang teknis kepada PPID, dan belum lengkapnya dokumen pendukung.
Dokumen yang perlu mendapat perhatian meliputi Daftar Informasi Publik (DIP), Daftar Informasi Dikecualikan (DIK), serta bukti publikasi informasi berkala.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Sumut mendorong lima langkah strategis dalam penguatan pengelolaan informasi publik di seluruh perangkat daerah.
Langkah tersebut meliputi standardisasi dan percepatan penerapan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026, termasuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang seragam di seluruh OPD.
Selanjutnya, integrasi portal Satu Data dengan layanan PPID digital secara real time antara PPID utama dan PPID pelaksana. Pemprov juga mendorong pembentukan tim fungsional atau admin teknis PPID permanen yang didukung bimbingan teknis secara rutin.
Selain itu, audit internal sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) setiap triwulan akan dilakukan PPID utama bersama Inspektorat. Keterbukaan informasi juga akan dimasukkan dalam evaluasi kinerja pimpinan OPD.
“Pembentukan tim fungsional atau admin teknis PPID permanen disertai bimbingan teknis rutin, audit internal pra-Monev setiap triwulan oleh PPID utama bersama Inspektorat, dan pencantuman keterbukaan informasi dalam evaluasi kinerja pimpinan OPD,” ujar Suib.
Sementara itu, hasil uji publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi Pusat di Jakarta yang diikuti 282 badan publik secara nasional dijadwalkan diumumkan pada Desember 2026.
Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Kominfo Sumut, Porman Mahulae, mengatakan rakor tersebut diharapkan menghasilkan kesamaan pemahaman dan pelaksanaan keterbukaan informasi di seluruh perangkat daerah.
Selain itu, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pengelola PPID serta mengoptimalkan penyediaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.
Rakor menghadirkan Ketua Bidang Regulasi Komisi Informasi Pusat, Rini Wulandari, dan Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi (FPPI) Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Rega Tadeak Hakim, sebagai narasumber.
Turut hadir Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap. Kegiatan tersebut diikuti jajaran OPD Pemprov Sumut serta kepala dinas komunikasi dan informatika kabupaten/kota se-Sumatera Utara. (V24/RT)






