VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Rajudin Sagala, S.Pd.I, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan meningkatkan kesejahteraan kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), terutama dengan menaikkan honorarium yang saat ini dinilai belum sebanding dengan tugas dan tanggung jawab mereka.
Rajudin menyampaikan hal tersebut menyikapi aspirasi para kader Posyandu di Kota Medan yang selama ini menerima honorarium sebesar Rp100 ribu per bulan. Pembayaran honor tersebut diketahui dicairkan setiap tiga bulan sekali, Ungkapnya kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Menurut Rajudin, kader Posyandu memiliki peran penting sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Mereka turut membantu pemerintah dalam menjalankan program kesehatan, khususnya pelayanan ibu dan anak serta pemantauan tumbuh kembang balita.
“Para kader Posyandu memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Mereka turut membantu pemerintah dalam menjalankan berbagai program kesehatan, terutama pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pemantauan tumbuh kembang balita,” katanya.
Karena itu, ia meminta Pemko Medan mempertimbangkan kenaikan honorarium agar lebih layak dan proporsional dengan beban kerja serta tanggung jawab yang dijalankan para kader.
“Kami meminta Pemko Medan mempertimbangkan kenaikan honorarium kader Posyandu. Jangan sampai mereka yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat justru kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah,” tegasnya.
Selain besaran honor, Rajudin juga menyoroti mekanisme pencairan yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Ia berharap pembayaran insentif ke depan dapat dilakukan secara rutin setiap bulan dan tidak mengalami keterlambatan.
Menurutnya, kepastian pembayaran merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap pengabdian kader Posyandu yang selama ini membantu pelayanan kesehatan masyarakat, meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan.
“Jangan hanya menuntut para kader untuk terus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tetapi hak mereka juga harus diperhatikan. Pembayaran honorarium harus dilakukan tepat waktu dan rutin setiap bulan,” ujarnya.
Rajudin berharap aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti Pemko Medan melalui kebijakan konkret dan dukungan anggaran yang memadai dalam APBD Kota Medan.
Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Medan itu menegaskan, peningkatan kesejahteraan kader Posyandu bukan semata-mata persoalan honorarium, melainkan bentuk penghargaan atas pengabdian mereka sekaligus investasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
“Jika kita ingin pelayanan kesehatan masyarakat semakin baik, maka orang-orang yang berada di garis terdepan dalam pelayanan tersebut juga harus mendapatkan perhatian dan kesejahteraan yang layak,” pungkasnya. (Vin)






