VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Manajemen PT Samakta Indo Mandiri dituding tidak menghargai lembaga DPRD Kota Medan setelah tidak memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengaduan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap seorang karyawan. Akibat ketidakhadiran perusahaan, RDP yang digelar di Gedung DPRD Medan, Selasa (17/11/2026), terpaksa ditunda.
“Kita sangat kecewa dengan ketidakhadiran pihak PT Samakta Indo Mandiri atas undangan RDP. Mereka tidak menghargai lembaga dewan ini,” tegas Anggota Komisi II DPRD Medan, Janses Simbolon.
RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Modesta Marpaung, didampingi Janses Simbolon. Modesta mengatakan, pihaknya akan menjadwalkan ulang rapat dengan kembali mengundang manajemen perusahaan serta instansi terkait.
“Kita akan panggil ulang. DPRD tidak bisa disepelekan seperti ini,” kata Modesta.
RDP tersebut digelar untuk menindaklanjuti pengaduan seorang karyawan bernama Gio Doni terkait dugaan PHK sepihak dan gaji yang tidak dibayarkan.
Berdasarkan pengaduannya, Gio Doni mulai bekerja pada 2025 melalui biro jasa PT Samakta Indo Mandiri yang beralamat di Marelan Pasar 3 Timur. Ia kemudian ditempatkan di unit kerja PT Bintang Toba Lestari, Kawasan Industri Medan (KIM), sejak April hingga Desember 2025 atau selama sembilan bulan.
Namun, Gio Doni mengaku tidak pernah menerima gaji dari PT Samakta Indo Mandiri sejak April 2025. Ia juga menyatakan tidak pernah mengajukan pengunduran diri. Meski demikian, pada Oktober 2026, dirinya mengetahui telah diberhentikan.
“Ini yang mau kita klarifikasi. Tidak digaji, tidak mengundurkan diri, tiba-tiba sudah dipecat. Di mana keadilan bagi pekerja?” tegas Janses.
Komisi II DPRD Medan menyatakan akan mengawal pengaduan tersebut hingga tuntas. Dewan meminta perusahaan memenuhi panggilan RDP berikutnya agar persoalan tersebut dapat diklarifikasi dan hak-hak pekerja memperoleh kepastian. (Vin)






