VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Rencana Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menaikkan honor kepala lingkungan (Kepling) sebesar Rp200 ribu pada 2027 mendapat sorotan dari DPRD Medan. Anggota Komisi III DPRD Medan, Godfried Effendi Lubis, meminta Pemko Medan mempertimbangkan kenaikan honor hingga setara Upah Minimum Kota (UMK) Medan sebesar Rp4.335.198 per bulan.
Menurut Godfried, penambahan Rp200 ribu belum cukup menjawab persoalan kesejahteraan ribuan Kepling yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan pemerintahan di tingkat lingkungan.
Hal itu disampaikannya kepada wartawan, Kamis (19/11/2026), menanggapi pernyataan Wali Kota Medan mengenai rencana penambahan honor Kepling pada 2027.
“Kita sangat setuju penambahan honor Kepling dan kita dorong sesuai UMK, yakni Rp4.335.198 per bulan, bukan hanya penambahan Rp200 ribu,” ujar Godfried.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut juga meminta agar rencana penambahan honor memiliki dasar penganggaran yang jelas dalam APBD Kota Medan Tahun 2027. Ia mengingatkan agar janji yang disampaikan Wali Kota saat apel di Lapangan Merdeka pekan lalu tidak berhenti sebagai pernyataan tanpa realisasi anggaran.
“Kalau memang mau ditambah, tunjukkan nomenklaturnya di APBD 2027. Jangan sampai nanti di lapangan Kepling hanya dapat janji,” tegas Godfried yang juga Sekretaris Fraksi PSI DPRD Medan itu.
Godfried mengungkapkan, honor Kepling di Kota Medan saat ini berkisar Rp3,2 juta per bulan. Jumlah tersebut masih terpaut lebih dari Rp1,1 juta dibandingkan UMK Medan yang mencapai Rp4.335.198.
Ia menilai selisih tersebut menunjukkan perlunya perhatian lebih besar terhadap kesejahteraan Kepling, mengingat besarnya tanggung jawab yang mereka emban dalam membantu pemerintah menjalankan program dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Godfried, Kepling merupakan pihak pertama yang kerap dihubungi warga ketika menghadapi persoalan, mulai dari banjir, penumpukan sampah, lampu jalan yang mati, hingga urusan administrasi kependudukan. Mereka juga dituntut selalu siap melayani masyarakat, termasuk di luar jam kerja.
“Terkait hal ini Wali Kota tidak tahu aturan. Padahal tugas Kepling itu sangat besar, sebagai ujung tombak penyampaian program Wali Kota ke masyarakat,” paparnya.
Godfried berharap Pemko Medan tidak sekadar melibatkan Kepling dalam kegiatan Sapa Warga, tetapi juga memberikan perhatian nyata terhadap kesejahteraan mereka.
Menurutnya, jika pemerintah ingin menghargai peran Kepling sebagai mitra kerja di tingkat lingkungan, peningkatan honor harus disertai kebijakan yang konkret, sesuai ketentuan, serta didukung alokasi anggaran yang transparan.
“Kepling itu bukan beban, mereka adalah mitra Wali Kota. Kalau mau dihargai, hargailah dengan gaji yang layak sesuai aturan,” tandasnya. (Vin)






