VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Komisi I DPRD Kota Medan meminta Inspektorat menelusuri dugaan pemukulan terhadap kepala lingkungan (Kepling) yang diduga dilakukan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (P2D) Satpol PP Kota Medan, Albena Boang Manalu. DPRD juga meminta agar Albena dicopot apabila dugaan kekerasan fisik tersebut terbukti.
Desakan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat Komisi I DPRD Medan, Selasa (17/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis.
Anggota Komisi I, Robi Barus, meminta Inspektorat segera mengeluarkan rekomendasi penonaktifan Albena dari jabatannya apabila dugaan pemukulan benar terjadi. Ia menilai tindakan kekerasan fisik tersebut juga berpotensi masuk ke ranah pidana.
“Kalau pemukulan itu benar adanya, maka Inspektorat harus mengeluarkan rekomendasi agar Albena dinonaktifkan. Bahkan kalau benar ini pemukulan, maka sebenarnya ini sudah masuk ke ranah pidana,” ujar Robi.
Robi menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan perilaku aparatur sipil negara (ASN), terlebih dilakukan terhadap Kepling yang merupakan mitra kerja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan.
“Kepada Kepling saja Satpol PP bertindak seperti itu, bagaimana pula kepada masyarakat kecil. Apa yang dilakukan saudara Albena sebagai Kabid di Satpol PP Kota Medan sudah mencoreng nama baik Pemko Medan. Kami di DPRD Medan sangat menyayangkan peristiwa ini,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Inspektorat Kota Medan, Desy Chalizah Permataningtyas Harahap, menjelaskan bahwa pihaknya telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, termasuk Albena dan Kepling TSM II, Marudut Simanjuntak.
Namun, menurut Desy, Inspektorat belum menemukan Kepling yang diduga menjadi korban pemukulan. Ia menyebut rekaman video yang diperiksa juga tidak memperlihatkan secara jelas identitas Kepling yang dimaksud. Selain itu, belum ada Kepling yang secara resmi melaporkan dugaan pemukulan tersebut.
“Jadi kita tidak menemukan kepling yang diduga dipukul tersebut, di rekaman video juga tidak terlihat mana kepling yang dipukul, sehingga kepling yang dimaksud tidak bisa dipanggil karena kita tidak tahu orangnya. Sampai saat ini juga tidak ada kepling yang melapor karena dipukul. Yang kita periksa itu Pak Marudut, kepling yang sempat bertengkar mulut dengan Pak Kabid (Albena),” jelas Desy.
Meski demikian, Desy mengatakan Inspektorat tetap merekomendasikan sanksi disiplin terhadap Albena terkait keributan dengan Kepling dalam kegiatan Apel Kesiapsiagaan Bencana di Lapangan Merdeka Medan, Sabtu (14/11/2026).
Sanksi yang direkomendasikan berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun.
Mendengar penjelasan tersebut, Reza Pahlevi meminta Inspektorat tidak menghentikan penelusuran dan berupaya menemukan Kepling yang diduga menjadi korban pemukulan.
“Kita jangan naif lah. Sudah pasti yang bersangkutan dipanggil oleh camatnya dan diminta memberikan klarifikasi seolah-olah tidak ada pemukulan. Sementara saat kejadian itu, saksi mata kepling dipukul Handy Talkie itu sangat banyak. Inspektorat jangan tutup mata,” tegas Reza.
Desy memastikan Inspektorat masih mengembangkan pemeriksaan. Jika nantinya ditemukan Kepling yang benar-benar menjadi korban pemukulan, pihaknya akan mempertimbangkan rekomendasi tambahan.
“Kita masih melakukan pengembangan. Apabila nantinya ditemukan kepling yang memang dipukul, maka tentu akan ada rekomendasi lainnya,” jawabnya.
Dalam RDP tersebut, Marudut Simanjuntak menceritakan awal mula keributan yang terjadi saat Apel Kesiapsiagaan Bencana di Lapangan Merdeka. Ia mengaku telah bergabung dalam barisan Kepling sekitar pukul 07.00 WIB, meskipun acara dijadwalkan dimulai pukul 08.00 WIB.
Marudut mengatakan sempat pergi ke toilet untuk buang air kecil dan beristirahat sebentar. Ketika hendak kembali ke barisan, ia mengaku dilarang oleh Albena. Namun, ia tetap masuk ke barisan hingga terjadi adu mulut.
“Jadi saya sempat ke toilet untuk buang air kecil sekaligus istirahat sebentar. Saat saya mau kembali ke barisan, saya dilarang oleh Pak Albena, tetapi saya tetap menerobos masuk ke barisan. Pak Albena lalu mendatangi saya dan menantang saya berkelahi sambil memajukan kepalanya ke arah saya,” cerita Marudut.
Ia menegaskan dirinya tidak dipukul Albena. Namun, menurutnya, setelah keributan antara dirinya dan Albena, terjadi keributan lain dengan Kepling berbeda yang diduga menjadi korban pemukulan.
“Jadi ributnya bukan hanya sama saya, tetapi juga dengan kepling yang lain, tapi saya nggak tahu yang mana keplingnya. Infonya kepling yang lain itu yang dipukul,” katanya.
Robi Barus kembali meminta agar Albena dikenai sanksi tegas jika terbukti melakukan tindakan kekerasan. Ia juga menyoroti kondisi Kepling yang harus berdiri dalam barisan selama lebih dari dua jam saat menunggu kedatangan Wali Kota Medan.
Sementara itu, Reza Pahlevi menyayangkan ketidakhadiran Albena dalam RDP meskipun telah diundang. Menurutnya, keterangan Albena diperlukan untuk memperjelas persoalan tersebut.
“Sebenarnya saudara Albena itu harus hadir saat ini. Dia sudah kita undang sebelumnya, tetapi yang bersangkutan justru tidak hadir. Kasatpol PP hadir, tapi Albena-nya malah tidak hadir. Ini orang (Albena) tidak punya etika,” ujar Reza.
Anggota Komisi I lainnya, Edi Saputra, meminta Inspektorat bersikap objektif dalam menangani persoalan tersebut. Ia menyatakan tidak membela pihak Satpol PP maupun Kepling, tetapi menilai keterlambatan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam menghadiri apel turut menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.
Menurut Edi, kegiatan yang dijadwalkan dimulai pukul 08.00 WIB membuat Kepling diminta hadir sejak pukul 07.00 WIB, sementara Wali Kota baru tiba sekitar pukul 09.00 WIB.
“Acara dijadwalkan mulai pukul 08.00, Kepling sudah disuruh datang pukul 07.00, sementara Wali Kota Medan baru datang pukul 09.00. Semua kericuhan ini sebenarnya karena satu hal, yaitu Wali Kota Medan yang tidak menghargai waktu. Wali Kota Medan harusnya bisa menghargai waktu,” kata Edi. (Vin)






