DPRD Medan Soroti Proyek BRT Rp1,9 T, Picu Kemacetan dan Bebani APBD

Politik38 views

VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Proyek Bus Rapid Transit (BRT) senilai Rp1,9 triliun di Kota Medan kembali menjadi sorotan DPRD Kota Medan. Anggota DPRD Kota Medan, Lailatul Badri, meminta pemerintah mengkaji secara komprehensif dampak proyek tersebut, mulai dari pengaruh terhadap lalu lintas hingga potensi beban keuangan daerah untuk operasional transportasi massal di masa mendatang.

Pernyataan itu disampaikan Lailatul Badri usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan yang membahas perkembangan proyek BRT. Menurutnya, DPRD pada prinsipnya mendukung pengembangan transportasi publik, namun pelaksanaannya harus didasarkan pada kajian yang matang.

“Walaupun proyek ini akan tetap berjalan, setidaknya masyarakat harus mengetahui bahwa DPRD tidak tinggal diam. Berbagai masukan dan kekhawatiran telah kami sampaikan dalam rapat, meskipun tentu ada batas kewenangan yang kami miliki,” ujar Lailatul Badri, Senin (8/6/2026).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Lela itu menilai kondisi ruas jalan di Kota Medan berbeda dengan Jakarta sehingga penerapan jalur khusus BRT berpotensi mengurangi kapasitas jalan dan memicu kemacetan di sejumlah titik. Ia juga mengingatkan agar pemerintah memperhitungkan kesiapan infrastruktur sebelum proyek dioperasikan secara penuh.

Selain itu, Lela menyoroti skema pembiayaan proyek yang mendapat dukungan dari Bank Dunia (World Bank). Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas bahwa pembiayaan tersebut merupakan pinjaman yang harus dikembalikan, bukan hibah. Ia juga mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah dalam menanggung biaya operasional BRT yang diperkirakan memerlukan subsidi.

Lela meminta Pemerintah Kota Medan menghitung secara cermat dampak fiskal jangka panjang proyek tersebut, terutama di tengah upaya efisiensi anggaran daerah. Ia juga mendorong pemerintah menyampaikan informasi secara transparan mengenai manfaat, risiko, dan dampak proyek kepada masyarakat, serta tetap memberi perhatian terhadap persoalan lain seperti penanganan banjir yang masih menjadi keluhan warga di berbagai wilayah Kota Medan. (Vin)

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *