VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Zulham Efendi S.Pd., MI, mendesak Pemerintah Kota Medan untuk segera memprioritaskan pemulihan pascabanjir yang hingga kini masih menyisakan persoalan serius bagi warga. Ia menegaskan bahwa penanganan banjir tidak berhenti saat air surut, karena fase setelah banjir justru menjadi masa paling kritis bagi masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Medan tersebut menyoroti tiga kebutuhan vital yang menurutnya harus segera dipulihkan, yakni ketersediaan air bersih, pasokan listrik, dan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Ia mengingatkan bahwa warga berpotensi menghadapi kondisi lebih buruk apabila ketiga kebutuhan dasar ini tidak segera ditangani.
“Air sudah surut, tapi penderitaan warga belum. Banyak rumah tangga tidak bisa memasak dan membersihkan rumah karena air bersih tak tersedia. Listrik padam di sejumlah titik, sementara antrean BBM mengular di SPBU. Ini fase paling rawan dan harus menjadi fokus pemerintah,” ujar Zulham kepada wartawan, Sabtu (29/11/2025) sore.
Zulham juga menyoroti antrean panjang BBM di beberapa SPBU yang terjadi setelah banjir. Menurutnya, kekurangan pasokan BBM dapat menghambat mobilitas warga, distribusi bantuan, hingga operasional alat berat yang diperlukan dalam proses pembersihan dan pemulihan infrastruktur.
Politisi asal Medan Utara itu meminta Pemko Medan bergerak cepat dan melakukan koordinasi lintas sektor agar pemulihan dapat berjalan efektif. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi tanpa hambatan, terutama pada fase kritis pascabanjir.
Ia menambahkan, respons yang lambat dalam fase pemulihan dapat memperburuk dampak bencana dan memperpanjang kesulitan warga. “Pemulihan ini harus hadir dengan kepastian. Jangan sampai masyarakat dibuat cemas karena air tidak mengalir, listrik padam berjam-jam, dan BBM sulit didapat. Pemerintah harus hadir penuh, bukan hanya menunggu laporan,” tegasnya.
Menurut Zulham, banjir besar yang kembali melanda Medan seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola penanganan bencana sekaligus memperkuat infrastruktur dasar kota. “Pelayanan terhadap kebutuhan setelah banjir adalah tanggung jawab pemerintah demi keselamatan dan kenyamanan warganya,” pungkasnya. (Vin)
