VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan menyampaikan delapan catatan kritis terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2026. Sorotan tersebut mencakup penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengurangan target pajak opsen BBNKB, persoalan banjir, lapangan kerja, daya beli masyarakat hingga pembangunan Medan bagian Utara.
Catatan tersebut disampaikan juru bicara FPKS, dr. H. Ade Taufik, Sp.OG, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan P-APBD 2026, Senin (14/9/2026).
Ade mengatakan, berdasarkan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2026 yang telah disepakati, pendapatan daerah mengalami penambahan sekitar Rp343,284 miliar atau 5,05 persen menjadi sekitar Rp7,138 triliun. Sementara belanja daerah bertambah sekitar Rp780,420 miliar atau 12,30 persen menjadi sekitar Rp7,73 triliun. Adapun pembiayaan netto bertambah sekitar Rp487,136 miliar menjadi sekitar Rp592,210 miliar.
Meski terdapat kenaikan pada sejumlah pos anggaran, FPKS mempertanyakan perubahan target pendapatan yang dinilai perlu mendapat penjelasan lebih rinci dari Pemerintah Kota Medan. Salah satunya adalah penurunan target PAD sebesar Rp229,483 miliar atau 5,59 persen dibandingkan rancangan sebelumnya.
FPKS juga menyoroti pengurangan target pendapatan dari pajak opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sekitar Rp105,909 miliar. Fraksi PKS meminta Pemko Medan menjelaskan dasar dan acuan pengurangan target tersebut serta dampaknya terhadap kemampuan pendapatan daerah.
Di sisi lain, FPKS mempertanyakan kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang mencapai sekitar Rp199,363 miliar sehingga setelah perubahan menjadi sekitar Rp292,890 miliar. Menurut Ade, kenaikan tersebut perlu dijelaskan secara transparan, terutama menyangkut dasar perhitungannya.
Selain persoalan pendapatan, FPKS menyoroti sejumlah isu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari banjir hingga lapangan kerja. Ade mengatakan hujan dengan intensitas tinggi dan durasi panjang masih menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Kota Medan. Karena itu, Pemko Medan diminta menjelaskan langkah konkret yang disiapkan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Persoalan lapangan kerja dan pengangguran juga menjadi perhatian FPKS. Menurut Ade, pertumbuhan angkatan kerja harus diimbangi dengan program penciptaan lapangan kerja yang realistis dan sesuai dengan kemampuan serta arah kebijakan P-APBD 2026. (Vin)
