VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan El Barino Shah, SH, MH, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) mendalami dugaan praktik jual beli proyek fisik di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan.
Desakan tersebut disampaikan El Barino saat mengikuti rapat evaluasi serapan anggaran triwulan II Dinas Perkimcikataru bersama Komisi 4 DPRD Medan di ruang Komisi 4, Gedung DPRD Medan, Senin (14/9/2026). Ia menilai dugaan praktik tersebut perlu mendapat perhatian serius karena disebut telah meresahkan masyarakat.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak, El Barino meminta APH menelusuri pemenang tender maupun paket pekerjaan melalui penunjukan langsung (PL) yang berada di lingkungan Dinas Perkimcikataru.
El Barino juga mempertanyakan dugaan keterlibatan salah seorang pejabat Dinas Perkimcikataru bernama Daniel dalam pembagian paket pekerjaan. Ia menyebut beredar informasi bahwa proyek diduga diperjualbelikan dengan persentase tertentu.
Dalam rapat tersebut, El Barino melalui pimpinan rapat meminta klarifikasi terkait informasi yang menyebut adanya pembagian atau jual beli proyek dengan persentase sekitar 15 hingga 27 persen. Ia meminta informasi tersebut tidak berhenti sebagai isu, tetapi dapat ditelusuri melalui mekanisme pemeriksaan yang berwenang.
Daniel Aritonang, Kepala Bidang PKPBP Perumahan, Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah Dinas Perkimcikataru yang hadir dalam rapat, membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan dirinya tidak pernah menjadi pemilik atau pengendali proyek fisik sebagaimana yang dituduhkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan John Lase mengatakan persoalan yang disampaikan dalam rapat tersebut akan menjadi catatan pihaknya untuk ditindaklanjuti dan dikoordinasikan. Ia juga membantah adanya arahan terkait praktik sebagaimana yang dipersoalkan.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah anggota Komisi 4 DPRD Medan, di antaranya Jusuf Ginting, Renville P Napitupulu, Lailatul Badri, M Rizki Lubis, Zulham Effendi dan Edwin Sugesti Nasution. Dari Dinas Perkimcikataru hadir John Lase, Daniel Aritonang dan sejumlah staf.
El Barino menegaskan dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui penelusuran dan pemeriksaan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Karena itu, ia meminta APH tidak mengabaikan informasi mengenai dugaan jual beli maupun pembagian proyek di lingkungan Dinas Perkimcikataru Kota Medan. (Vin)
