VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan mendesak Wali Kota Medan untuk tegas menyikapi keluhan masyarakat terkait pendataan penerima bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran.
Desakan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Johannes Haratua Hutagalung, dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan yang membahas jawaban fraksi atas tanggapan Wali Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang sistem kesehatan, Senin (6/4/2026).
Menurut Johannes, pihaknya masih menerima banyak laporan bahwa warga miskin justru tidak memperoleh bantuan sosial, sementara sebagian warga yang tergolong mampu malah terdaftar sebagai penerima.
Ia menambahkan, keluhan tersebut kerap disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses maupun sosialisasi peraturan daerah. Fraksi PDI Perjuangan menilai permasalahan tersebut disebabkan kurang optimalnya kinerja Dinas Sosial dalam melakukan verifikasi dan pemutakhiran data penerima bantuan.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua DPRD, serta dihadiri anggota dewan dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Medan.
Selain isu bansos, Fraksi PDI Perjuangan juga menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Ranperda perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang sistem kesehatan. Johannes menjelaskan, perubahan regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat layanan kesehatan primer agar lebih mandiri dalam menangani kasus, sekaligus meningkatkan efisiensi rumah sakit sebagai fasilitas rujukan.
Ia juga menyoroti pentingnya transformasi rumah sakit khusus menjadi rumah sakit umum, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penerapan digitalisasi layanan kesehatan guna menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. (Vin)
