VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Rencana pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang yang melayani kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang terus menuai sorotan. Program transportasi massal tersebut dinilai berpotensi menjadi beban serius bagi keuangan Pemerintah Kota Medan apabila biaya operasional dan pemeliharaannya sepenuhnya ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Lailatul Badri, mendorong Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas untuk mencari skema pembiayaan bersama dengan pemerintah pusat agar beban APBD Pemko Medan dapat diminimalkan.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Lela itu menilai langkah Wali Kota Medan untuk menjalin kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merupakan upaya yang perlu didukung.
Menurutnya, pembiayaan operasional dan pemeliharaan BRT tidak seharusnya seluruhnya dibebankan kepada Pemko Medan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu mencari formulasi pembiayaan yang mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing pihak.
“Kami di DPRD Medan mendorong dan mendukung penuh langkah Wali Kota Medan untuk meminta kolaborasi kepada Kementerian Perhubungan terkait pembiayaan operasional dan pemeliharaan BRT ke depan,” ujar Lela kepada wartawan, Rabu (2/9/2026).
Menurut Lela, berdasarkan perkiraan yang berkembang, kebutuhan anggaran untuk operasional BRT dapat mencapai sekitar Rp500 miliar per tahun apabila seluruh pembiayaan dibebankan kepada APBD Pemko Medan.
“Ini patut disikapi secara serius. Setelah dilakukan perkiraan, nantinya APBD Pemko Medan bisa terkuras sekitar Rp500 miliar setiap tahun untuk biaya operasional BRT,” ujarnya.
Lela menilai angka tersebut cukup besar dan berpotensi mengurangi ruang fiskal Pemko Medan dalam membiayai berbagai program pembangunan serta pelayanan publik lainnya.
Karena itu, ia mendukung langkah Wali Kota Medan yang tengah mengupayakan kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan, khususnya terkait pembiayaan operasional dan pemeliharaan armada BRT.
“Atau perlu dicari solusi lain yang tidak membebani APBD Pemko Medan. Sebab, jika seluruh biaya ditanggung daerah, tentu berpotensi mengganggu alokasi anggaran belanja dan program prioritas Pemko Medan,” tegasnya.
Lela berharap pemerintah pusat dapat mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan proyek transportasi massal tersebut. Menurutnya, keberhasilan program BRT tidak hanya bergantung pada tersedianya armada dan infrastruktur, tetapi juga pada keberlanjutan pembiayaan agar tidak menjadi beban jangka panjang bagi APBD Kota Medan. (Vin)
