VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan mendukung perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Namun, Gerindra mengingatkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar penanggulangan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada pembagian bantuan, tetapi juga diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kemandirian masyarakat.
Anggota DPRD Medan dari Fraksi Gerindra, Dame Duma Sari Hutagalung, menyampaikan sikap tersebut dalam pandangan umum fraksinya terhadap penjelasan pengusul Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 dalam rapat paripurna internal DPRD Medan, Senin (7/9/2026).
Menurutnya, bantuan tetap diperlukan masyarakat yang membutuhkan, tetapi tidak boleh menjadi solusi permanen. Bantuan harus menjadi jembatan menuju kemandirian, bukan menjadi tujuan akhir. Mereka membutuhkan kepastian bahwa pemerintah hadir, ujar Dame Duma.
Ia mengatakan, Fraksi Gerindra menyambut baik hak inisiatif DPRD Medan mengajukan perubahan Perda tersebut. Penyempurnaan regulasi dinilai diperlukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat, sistem pendataan, tata kelola pemerintahan dan kebijakan nasional telah berkembang sejak Perda Nomor 5 Tahun 2015 diberlakukan.
Dame mempertanyakan perubahan konkret yang akan dilakukan Pemko Medan setelah Perda tersebut direvisi. Ia meminta pemerintah tidak sekadar menargetkan penurunan angka kemiskinan, tetapi juga memastikan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta kemampuan keluarga miskin keluar dari ketergantungan terhadap bantuan.
Menurut Dame, perubahan Perda harus membawa perubahan paradigma, dari sekadar memberikan bantuan menjadi upaya membebaskan masyarakat dari ketergantungan. Karena itu, Ranperda harus menghubungkan program penanggulangan kemiskinan dengan pelatihan kerja, UMKM, kewirausahaan, akses permodalan, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Selain pemberdayaan ekonomi, Fraksi Gerindra menyoroti akurasi data kemiskinan dan koordinasi lintas sektor. Dame meminta Ranperda memperkuat pemutakhiran, verifikasi, validasi dan integrasi data agar bantuan tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya penguatan hubungan antara penanggulangan kemiskinan dengan pendidikan dan kesehatan, sehingga kemiskinan tidak diwariskan kepada generasi berikutnya. (Vin)
