Pemkab dan DPRD Simalungun Diminta Percepat Pembahasan RAPBD 2027

Simalungun0 views

VIRAL24.CO.ID – SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun memastikan penyampaian dan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD telah berjalan sesuai jadwal dan tahapan yang ditetapkan. Namun, adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp88,4 miliar lebih dari pemerintah pusat mengharuskan dilakukan penyesuaian terhadap rancangan anggaran tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Simson Tambunan, menjelaskan hal tersebut saat memberikan keterangan kepada wartawan di Pamatang Raya, Kamis (12/11/2026).

Mixnon menyampaikan, penyusunan RAPBD 2027 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang telah disepakati dan ditandatangani Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih bersama pimpinan DPRD pada 27 Agustus 2026.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, RAPBD 2027 dirancang sekitar Rp2,4 triliun dengan asumsi penerimaan TKD mengacu pada besaran APBD 2026, yakni lebih dari Rp1,9 triliun.

Selanjutnya, Pemkab Simalungun menyampaikan Ranperda APBD 2027 kepada DPRD pada 4 September 2026 berdasarkan asumsi dan nilai anggaran dalam KUA-PPAS yang telah disepakati.

Menurut Mixnon, penyampaian tersebut telah memenuhi ketentuan waktu sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2026. Regulasi tersebut mengatur batas waktu penyampaian rancangan APBD serta persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD sebelum dimulainya tahun anggaran.

“Rancangan APBD disampaikan pada 4 September karena berdasarkan ketentuannya harus disampaikan paling lama minggu kedua September. Persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah juga harus dilakukan paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran,” jelasnya.

Ia memperkirakan pembahasan dan persetujuan bersama RAPBD 2027 dapat diselesaikan paling lambat 30 November 2026.

Persoalan penyesuaian anggaran muncul setelah Pemkab Simalungun menerima surat dari Kementerian Keuangan pada 29 September 2026 mengenai penetapan besaran TKD. Dalam surat tersebut, alokasi TKD untuk Kabupaten Simalungun ditetapkan sekitar Rp1,8 triliun atau berkurang lebih dari Rp88,4 miliar dibandingkan alokasi tahun 2026 yang mencapai lebih dari Rp1,9 triliun.

Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap rancangan pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2027.

Mixnon menjelaskan, dalam nota pengantar keuangan yang disampaikan Bupati Simalungun pada rapat paripurna DPRD, 10 November 2026, pagu anggaran yang disampaikan masih mengacu pada rancangan sebelum penyesuaian TKD. Namun, pemerintah daerah telah menyampaikan perlunya penyesuaian akibat berkurangnya alokasi transfer dari pemerintah pusat.

Menurutnya, pembahasan mengenai penyesuaian tersebut seharusnya dilanjutkan melalui tahapan jawaban masing-masing fraksi DPRD terhadap nota pengantar keuangan Bupati.

“Di sinilah sebenarnya tahapan yang harus dilanjutkan dalam nota jawaban masing-masing fraksi atas nota pengantar keuangan yang sudah disampaikan Bupati, menanggapi adanya pengurangan TKD yang diterima Pemkab Simalungun untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Karena kita sudah buka, harus dilakukan penyesuaian dan kita berharap pada rapat selanjutnya itulah dibahas penyesuaian dimaksud,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak langsung mengubah rancangan anggaran setelah menerima informasi pengurangan TKD karena sebelumnya telah ada kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD melalui KUA-PPAS.

“Kesepakatan dirubah dengan kesepakatan. Itu yang kami sampaikan, jadi tidak ada yang tidak tepat. Namun, waktu memang sudah semakin mendesak sehingga pembahasan harus segera diselesaikan,” tegas Mixnon.

Sementara itu, Kepala BPKPD Kabupaten Simalungun, Simson Tambunan, menegaskan bahwa penyampaian KUA-PPAS dan Ranperda APBD 2027 telah dilaksanakan sesuai jadwal dan tahapan yang ditetapkan.

Ia berharap pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 bersama DPRD dapat berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku sehingga penyesuaian akibat pengurangan TKD dapat diselesaikan tepat waktu.

“Kita berharap dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 bisa dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan,” ujar Simson. (V24/RT)

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *