VIRAL24.CO.ID – SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp2,40 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) Tahun Anggaran 2027. Namun, kemampuan fiskal daerah menghadapi tekanan menyusul rencana penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp88,45 miliar dibandingkan tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, saat menyampaikan Nota Pengantar Ranperda APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Simalungun di Gedung DPRD, Pamatang Raya, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan proyeksi yang disampaikan, pendapatan daerah Simalungun pada 2027 direncanakan mencapai Rp2.403.592.358.120. Sementara belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp2.417.177.381.532, sehingga terdapat defisit anggaran Rp13.585.023.412.
Adapun pembiayaan daerah direncanakan terdiri atas penerimaan sebesar Rp17.585.023.412 dan pengeluaran Rp4 miliar.
Dalam nota pengantarnya, Anton menjelaskan, penyusunan Ranperda APBD 2027 merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan diarahkan agar lebih terencana, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ia mengungkapkan, berdasarkan surat Kementerian Keuangan tertanggal 29 September 2026, alokasi TKD Kabupaten Simalungun untuk 2027 direncanakan sebesar Rp1.844.329.797.000. Angka tersebut turun Rp88.459.299.000 dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.
Penurunan tersebut, menurut Bupati, menjadi tantangan di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah daerah perlu menetapkan skala prioritas, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, serta memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan berkelanjutan.
Penyusunan APBD 2027 juga memperhatikan sejumlah prioritas kebijakan nasional, antara lain swasembada pangan, pendidikan, program Makan Bergizi Gratis, serta pembenahan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bupati menegaskan, prinsip utama penyusunan anggaran harus mengedepankan pendapatan yang realistis, belanja berkualitas, pembiayaan terukur, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“APBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap program dan rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Anton.
Ia berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD dapat berlangsung secara komprehensif, lancar, dan tepat waktu. Pemkab Simalungun, lanjutnya, berkomitmen mewujudkan anggaran yang sehat secara fiskal, tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Simalungun Sugiarto, S.E., serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, Asisten Administrasi Umum Roganda Sihombing, jajaran pimpinan perangkat daerah, unsur terkait, insan pers, LSM, dan undangan lainnya.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, APBD 2027 diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung visi “Bersama Semangat Baru Simalungun Menuju Simalungun Maju”. (V24/RT)
