VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) Sindanglaya Kotanopan ke dalam PT BPR Syariah Amanah Insan Cita. Konsolidasi tersebut diproyeksikan meningkatkan total aset bank hasil penggabungan menjadi lebih dari Rp28 miliar dan memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatera Utara.
Persetujuan tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-80/D.03/2026 tertanggal 4 November 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT BPR Syariah Sindanglaya Kotanopan ke dalam PT BPR Syariah Amanah Insan Cita.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Triyoga Laksito, menyerahkan keputusan persetujuan tersebut kepada pengurus dan calon pengurus PT BPR Syariah Amanah Insan Cita sebagai bank hasil penggabungan di Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, Selasa (10/11/2026).
Triyoga menjelaskan, penggabungan kedua lembaga keuangan syariah tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur permodalan, memenuhi ketentuan modal inti minimum, sekaligus meningkatkan kapasitas usaha, efisiensi operasional, dan daya saing industri perbankan syariah.
“Penggabungan ini merupakan inisiatif kedua BPR Syariah untuk memperkuat permodalan dan memperluas wilayah usaha dengan tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi operasional. OJK juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang kuat agar BPR Syariah semakin sehat, adaptif, dan berdaya saing,” ujar Triyoga.
Dari sisi keuangan, PT BPR Syariah Amanah Insan Cita sebagai bank hasil penggabungan memproyeksikan total aset melampaui Rp28 miliar, dengan modal inti lebih dari Rp6 miliar dan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di atas 40 persen.
Dengan penguatan tersebut, bank diharapkan memiliki kapasitas lebih besar untuk mengembangkan produk dan layanan perbankan syariah, mengoptimalkan teknologi informasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas jangkauan pelayanan hingga Kabupaten Mandailing Natal.
Perluasan layanan tersebut juga diharapkan membuka peluang pembiayaan yang lebih besar bagi masyarakat dan pelaku UMKM, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor riil di Sumatera Utara.
Meski telah memperoleh persetujuan OJK, penggabungan kedua BPR Syariah tersebut belum berlaku efektif. Proses merger baru efektif setelah Menteri Hukum Republik Indonesia memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar BPR Syariah hasil penggabungan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Konsolidasi secara sukarela ini sejalan dengan salah satu pilar Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPR Syariah 2024–2027, yakni penguatan struktur dan daya saing industri melalui percepatan konsolidasi.
Langkah tersebut juga mendukung pemenuhan ketentuan permodalan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
OJK terus mendorong konsolidasi dan transformasi BPR serta BPR Syariah guna membangun industri perbankan yang sehat, efisien, kompetitif, dan berdaya tahan. Penguatan kelembagaan tersebut diharapkan meningkatkan kualitas layanan, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memperbesar kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. (V24/RT)
