VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh bupati dan wali kota mempercepat pembentukan serta optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas birokrasi sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan pemerintahan yang cepat, mudah, dan terintegrasi, terutama dalam proses pemulihan pascabencana.
Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, saat ini baru delapan daerah yang memiliki MPP aktif. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menargetkan tiga MPP baru diresmikan hingga akhir 2026, masing-masing di Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, dan Nias. Dengan demikian, jumlah daerah yang memiliki MPP ditargetkan meningkat menjadi 11 kabupaten/kota atau sekitar 30 persen.
Hal tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri kegiatan Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana bersama Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (12/11/2026).
Bobby mengakui, ketersediaan MPP di Sumut masih tertinggal dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera. Padahal, Sumut memiliki jumlah penduduk dan wilayah yang relatif besar sehingga membutuhkan sistem pelayanan publik yang mudah dijangkau masyarakat.
“Secara jumlah penduduk dan luas wilayah, kita termasuk yang terbesar di luar Pulau Jawa. Namun, dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, Sumut menjadi yang paling rendah dalam jumlah MPP. Dari 33 kabupaten dan kota, hari ini baru delapan daerah yang memiliki MPP aktif,” ujar Bobby.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Bobby menegaskan pembangunan MPP tidak harus mengutamakan kemegahan gedung maupun besarnya anggaran. Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih memprioritaskan lokasi strategis dan kelengkapan jenis layanan agar keberadaan MPP benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota meningkatkan jumlah layanan secara bertahap, mulai dari 20 hingga 50 layanan, kemudian dikembangkan menjadi 100 jenis layanan dalam satu lokasi terpadu.
“Tidak harus melulu bangunannya yang megah atau mewah, yang penting lokasinya strategis dan tidak berada di ujung perbatasan yang jauh dari masyarakat. Fokus kita adalah memperbanyak menu pelayanannya. Kalau awalnya baru 20 atau 50 layanan, terus tingkatkan hingga 100 layanan di dalam satu gedung,” tegasnya.
Bobby juga menyarankan pemerintah daerah memanfaatkan aset gedung yang telah tersedia untuk mempercepat pembentukan MPP. Selain itu, kerja sama dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dapat menjadi alternatif pembiayaan sehingga pembangunan dapat dilakukan secara bertahap dan efisien.
Sementara itu, Wamen PANRB Purwadi Arianto menekankan bahwa pemulihan pelayanan publik merupakan bagian penting dari penanganan pascabencana. Menurutnya, bencana tidak hanya berdampak terhadap kerusakan infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga menghambat aktivitas masyarakat serta akses terhadap layanan pemerintahan.
“Ketika terjadi bencana, masyarakat justru semakin membutuhkan kehadiran pemerintah. Pemulihan pelayanan publik harus menjadi bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana. Tidak cukup hanya memulihkan gedung dan fasilitas fisik, kita juga harus memastikan agar pelayanan yang paling dibutuhkan masyarakat dapat kembali berjalan normal secepat mungkin,” ujar Purwadi.
Ia menjelaskan, kualitas pelayanan publik menjadi cerminan kinerja birokrasi karena pemerintah berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP), pemerintah pusat mendorong terciptanya budaya birokrasi yang tulus melayani, cepat merespons, dan berintegritas.
Purwadi menegaskan, pemerintah harus mampu menyesuaikan sistem pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya. Karena itu, pendekatan jemput bola perlu diperkuat, khususnya bagi warga yang berada di wilayah terisolasi maupun lokasi pengungsian.
“Kepercayaan masyarakat itu sederhana rumusnya, ketulusan melayani dan kecepatan merespons. Pemerintah tidak boleh kaku, bukan masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan cara kerja pemerintah, melainkan pemerintah yang harus menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Budi Setiawan, Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru, para kepala daerah se-Sumut, serta jajaran perangkat daerah terkait. (V24/RT)
