VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD Sumut untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin.
Kedua Ranperda tersebut mengatur perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
Penjelasan kedua Ranperda disampaikan Bobby Nasution dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 2, Medan, Rabu (11/11/2026).
Bobby menjelaskan, perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan perkembangan regulasi nasional, hasil evaluasi pemerintah pusat, serta kebutuhan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Menurutnya, perubahan tersebut tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga mencakup penataan objek retribusi, penyesuaian tarif, penguatan pelayanan publik, dan pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan.
“Daerah wajib menyelaraskan regulasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi ini mengubah secara fundamental struktur pajak daerah dan retribusi daerah dengan menegaskan klasifikasi baru retribusi, prinsip penetapan tarif, batasan kewenangan daerah, serta standar pelayanan minimal yang harus menjadi dasar pemungutan,” kata Bobby.
Ia menambahkan, sejumlah tarif retribusi yang berlaku saat ini dinilai tidak lagi sesuai dengan biaya operasional dan nilai ekonomi aset daerah. Karena itu, penyesuaian diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan tanpa membebani masyarakat, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Selain penyesuaian tarif, Pemprov Sumut juga mengusulkan penambahan sejumlah objek retribusi, antara lain pemanfaatan aset daerah, penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah di sektor pertanian, peternakan dan perkebunan, serta pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Penambahan objek lainnya juga disesuaikan dengan ketentuan regulasi nasional, termasuk pengelolaan pertambangan.
Sementara itu, Ranperda kedua menyangkut perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Bobby menilai, penguatan regulasi tersebut penting untuk memastikan masyarakat miskin dan kelompok rentan memperoleh akses terhadap perlindungan hukum yang adil.
Menurutnya, meskipun Perda yang berlaku telah menjadi landasan pemberian bantuan hukum, masih terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah belum optimalnya pengakomodasian pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).
“Selama ini Perda tersebut telah melandasi semangat bantuan hukum. Namun belum sepenuhnya mewadahi paradigma penegakan hukum modern yang bergeser dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif,” jelasnya.
Melalui perubahan tersebut, Pemprov Sumut ingin memperkuat penyelesaian perkara melalui jalur nonlitigasi, seperti mediasi, negosiasi, dan perdamaian. Revisi juga diarahkan untuk menyederhanakan mekanisme bantuan hukum, memperkuat perlindungan masyarakat, serta memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran.
Bobby berharap pendekatan tersebut dapat memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin, sekaligus meningkatkan efisiensi sistem peradilan melalui pengurangan penumpukan perkara di pengadilan dan beban lembaga pemasyarakatan.
“Kami meyakini bahwa dengan dukungan dan sinergi dari seluruh anggota dewan, perubahan Perda ini akan menjadi instrumen hukum yang kokoh untuk mendorong kemandirian fiskal daerah, dan menghadirkan pelayanan publik yang jauh lebih baik bagi masyarakat,” pungkas Bobby.
Usai menyampaikan penjelasan, Bobby menyerahkan dokumen kedua Ranperda kepada DPRD Sumut untuk dibahas sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti bersama jajaran pimpinan dewan, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). (V24/RT)
