VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan menyoroti rendahnya realisasi sejumlah program dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2025. Meski mengapresiasi berbagai capaian Pemerintah Kota Medan, fraksi meminta penjelasan atas sejumlah kegiatan yang realisasinya rendah bahkan tidak terlaksana.
Pandangan umum tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Demokrat, Dr. H. Muslim, M.S.P., dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (15/6/2026).
Fraksi Demokrat mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Medan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Fraksi juga memberikan apresiasi atas peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya pengurusan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang kini dapat dilakukan di seluruh kecamatan.
Namun, setelah mencermati laporan pertanggungjawaban APBD 2025, Fraksi Demokrat meminta penjelasan terkait sejumlah program yang dinilai belum berjalan optimal.
Dari sisi pendapatan, Fraksi Demokrat mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,324 triliun atau sekitar 90,80 persen dari target sebesar Rp6,965 triliun. Capaian tersebut didukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta pendapatan daerah lainnya yang sah.
Meski demikian, Fraksi Demokrat mempertanyakan kontribusi sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD), seperti PUD Rumah Potong Hewan, PUD Pembangunan Kota Medan, dan PUD Pasar Kota Medan, yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
Pada sisi belanja, Fraksi Demokrat mencatat realisasi belanja daerah mencapai Rp5,837 triliun atau turun sekitar 6,73 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut fraksi, masih rendahnya serapan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) berdampak pada munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp592 miliar.
Fraksi Demokrat juga menyoroti rendahnya realisasi sejumlah program pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Bahkan, beberapa kegiatan dilaporkan memiliki tingkat realisasi yang sangat rendah hingga nol persen.
Di sektor kesehatan, Fraksi Demokrat menyoroti belum terealisasinya sejumlah layanan, antara lain pelayanan kesehatan bagi penyandang gangguan jiwa berat, pelayanan bagi orang terduga tuberkulosis, pelayanan kepada masyarakat berisiko HIV, serta beberapa kegiatan surveilans kesehatan dan imunisasi.
Sementara itu, pada sektor infrastruktur, fraksi mempertanyakan rendahnya realisasi program Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi, termasuk kegiatan pengelolaan sumber daya air serta pengembangan sistem drainase.
Fraksi Demokrat juga meminta Pemerintah Kota Medan memperhatikan dampak pembangunan Bus Rapid Transit (BRT), khususnya dengan melakukan penanaman kembali pohon sebagai kompensasi atas sekitar 2.886 pohon yang ditebang dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Selain itu, fraksi menyoroti pengelolaan aset daerah, termasuk masih banyaknya aset tanah milik Pemko Medan yang belum bersertifikat. Fraksi juga meminta percepatan penyerahan sejumlah aset dan fasilitas publik, seperti Gedung Islamic Center, Gedung UMKM USU, Gedung Warenhuis, Lapangan Merdeka, dan Stadion Teladan agar segera dapat dimanfaatkan masyarakat.
Pada sektor pendapatan, Fraksi Demokrat mempertanyakan langkah Pemerintah Kota Medan dalam menagih piutang pajak reklame dan pajak air bawah tanah yang disebut mencapai sekitar Rp1,244 triliun. Fraksi juga meminta optimalisasi penagihan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT), khususnya dari sektor perhotelan dan perparkiran.
Fraksi Demokrat berharap seluruh catatan tersebut menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD, mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan, serta memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. (Vin)
