Evakuasi Lamban, DPRD Medan Kritik Minimnya Perahu Karet Saat Banjir

Politik89 views

VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Anggota DPRD Medan, Edwin Sugesti Nasution, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyediakan sedikitnya dua unit perahu karet di setiap kecamatan yang tergolong rawan banjir. Menurutnya, ketersediaan sarana tersebut merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin keselamatan warga saat bencana melanda.

Edwin menyampaikan desakan itu setelah meninjau langsung kondisi masyarakat terdampak banjir di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan. Ia menyebut banyak warga mengeluhkan lambannya proses evakuasi karena tidak tersedianya perahu karet, terutama untuk mengevakuasi lansia, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai minimnya sarana evakuasi menjadi salah satu penyebab keterlambatan penanganan banjir di Medan. Ia menegaskan bahwa Pemko Medan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus segera menambah perahu karet, minimal dua unit untuk setiap kecamatan atau satu unit di setiap kelurahan rawan banjir.

Edwin menambahkan, perahu karet yang ditempatkan di titik-titik rawan bencana akan mempercepat waktu tempuh saat proses evakuasi. Dengan jarak yang lebih dekat, petugas dapat bergerak lebih cepat sehingga kepanikan warga dapat diminimalkan ketika banjir terjadi.

Selain sarana evakuasi, Edwin juga menyoroti akses kontak darurat yang sulit dihubungi warga. Ia menyebut banyak nomor layanan darurat, termasuk BPBD Medan dan BPBD Sumut, tidak merespons saat dibutuhkan, sehingga membuat warga semakin panik karena tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa.

Dalam situasi cuaca ekstrem dan ancaman bencana yang meningkat, ia menilai Pemko Medan tidak boleh lengah dan harus meningkatkan kesiapsiagaan. Edwin menekankan bahwa penyediaan alat evakuasi dan sumber daya manusia terlatih merupakan langkah penting untuk menyelamatkan nyawa masyarakat ketika kondisi darurat terjadi.

Edwin juga meminta Pemko Medan segera turun ke Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, yang hingga kini belum mendapat bantuan apa pun sejak 27 November 2025. Ia mengungkapkan bahwa warga semakin kesulitan akibat aliran listrik yang padam serta buruknya sinyal seluler, sehingga komunikasi dengan pihak pemerintah maupun keluarga terganggu. “Ini harus menjadi perhatian serius Wali Kota,” tegasnya. (Vin)

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *