VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Anggota DPRD Kota Medan, Dr. H. Muslim M.S.P, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan segera mengevaluasi kerja sama dengan RS Wulan Windy di Kecamatan Medan Marelan. Permintaan ini muncul setelah adanya laporan warga yang dimintai uang deposit meski telah tercakup dalam program Universal Health Coverage (UHC).
Muslim mengatakan, seorang warga mengadu bahwa anaknya yang hendak dirawat inap di RS Wulan Windy diminta membayar uang jaminan sebesar Rp1 juta. Jika tidak membayar, pasien tidak dapat dilayani oleh pihak rumah sakit.
“Seluruh warga Kota Medan sudah tercover UHC, tetapi masih ada rumah sakit yang meminta uang deposit kepada masyarakat. Ini tidak bisa dibiarkan. Pemko Medan harus mengevaluasi kerja sama dengan RS Wulan Windy,” ujar Muslim kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).
Muslim menuturkan, karena tidak memiliki uang, keluarga pasien terpaksa mencari pinjaman dari kerabat. Namun dana yang terkumpul hanya Rp400 ribu. Uang tersebut akhirnya dibayarkan ke rumah sakit berikut bukti kwitansinya.
“Kita sangat miris melihat kondisi ini. Ternyata masih ada rumah sakit yang meminta uang jaminan kepada warga, padahal seluruh masyarakat Medan sudah dicover UHC,” ucapnya.
Menurut Muslim, pihak rumah sakit seharusnya mendahulukan pelayanan pasien meskipun berkas administrasi belum lengkap.
“Kalaupun anak itu belum masuk dalam Kartu Keluarga, rumah sakit tetap harus menangani dulu pasien. Ada waktu tiga hari untuk melengkapi administrasi. Jangan langsung mengklasifikasikan pasien sebagai pasien umum dan meminta deposit. Apalagi KK orangtuanya jelas warga Medan,” jelasnya.
Muslim menegaskan, seluruh rumah sakit provider BPJS Kesehatan di Kota Medan harus mendukung program UHC. Jika ada yang tidak melaksanakan ketentuan program tersebut, Pemko Medan wajib melakukan evaluasi kerja sama.
“Setiap tahun Pemko Medan menggelontorkan anggaran hingga ratusan miliar rupiah untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat melalui UHC. Tapi masih ada rumah sakit yang meminta uang jaminan kepada warga yang ingin rawat inap. Ini keterlaluan dan harus ditindak tegas,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak RSU Wulan Windy belum memberikan keterangan. Upaya konfirmasi Sumut Pos melalui telepon dan pesan WhatsApp tidak ditanggapi. (Vin)
