VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Ketua Komisi I DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis, S.Kom., mendesak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) segera merealisasikan pembayaran upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada seluruh kepala lingkungan (Kepling) di Kota Medan.
Desakan tersebut disampaikan Reza menyusul keluhan sejumlah Kepling yang mengaku belum menerima upah pungut PBB hingga November 2026. Padahal, mereka telah menjalankan tugas membantu pendataan, menyampaikan surat pemberitahuan pajak, dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan.
“Kepling sudah bekerja keras melayani masyarakat. Jangan lagi mereka dizalimi dengan belum keluarnya upah yang seharusnya mereka dapatkan. Itu hak mereka, tolong diperhatikan kesejahteraan Kepling se-Kota Medan,” tegas Reza kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Menurut politisi tersebut, keterlambatan pembayaran perlu segera disikapi karena Kepling telah bekerja sejak awal tahun untuk mendukung penerimaan PBB. Mereka turun langsung ke masyarakat, mengantarkan surat PBB, sekaligus membantu memastikan target pendapatan daerah dapat tercapai.
Reza juga menyoroti perbedaan waktu pencairan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebut, pada periode 2025, pembayaran tahap awal upah pungut telah diterima Kepling sekitar pertengahan tahun. Sementara pada 2026, hingga November, pembayaran tersebut belum terealisasi.
“Ini bukan soal keterlambatan biasa. Ini soal keadilan. Kalau Kepling dituntut bekerja cepat, maka hak mereka juga harus dibayar cepat. Jangan tuntut kinerja cepat, tapi bayar haknya lambat,” ujarnya.
Ia menegaskan, upah pungut bukan hadiah ataupun bentuk belas kasihan pemerintah, melainkan hak yang harus diberikan sesuai ketentuan yang berlaku atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Reza mengingatkan bahwa Kepling merupakan ujung tombak Pemko Medan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain membantu urusan administrasi dan penagihan PBB, mereka juga menjadi pihak pertama yang sering dihubungi warga ketika menghadapi persoalan sosial, kesehatan, maupun bencana seperti banjir.
Karena itu, menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan Kepling harus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan di tingkat lingkungan.
“Bagaimana mungkin kita berharap pelayanan di tingkat lingkungan berjalan baik, kalau Keplingnya sendiri dibuat tidak semangat karena haknya tidak dibayar. Bagaimana mungkin kita berharap target PBB tercapai, kalau yang memungutnya saja tidak dihargai,” katanya.
Reza meminta Bapenda Medan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan PBB, tetapi juga memperhatikan hak para petugas yang terlibat dalam proses pemungutan.
“PBB itu bisa terkumpul karena ada Kepling yang bekerja. Jangan hanya ingat targetnya, ingat juga orangnya,” tegasnya.
Ia juga meminta Pemko Medan bersikap proaktif dan tidak menunggu Kepling menyampaikan keluhan atau mengungkap persoalan tersebut melalui media sosial sebelum melakukan pembayaran.
“Jangan tunggu Kepling menagih baru dibayar. Itu bukan cara pemerintah yang baik. Pemerintah yang baik itu membayar hak rakyatnya tepat waktu, tanpa harus diminta-minta,” pungkas Reza.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, wartawan masih menunggu tanggapan atau penjelasan dari Bapenda Kota Medan terkait keterlambatan pembayaran upah pungut PBB tersebut. (Vin)
