VIRAL24.CO.ID – PEMATANGSIANTAR – Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani jagung binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.
Rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri tersebut diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring. Kegiatan dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, Jumat (6/2/2026).
“Kami melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai bentuk konsolidasi dan kolaborasi untuk menjalankan strategi tahun 2026 agar lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sisi hulu, Polri berperan sebagai penghubung bagi kelompok tani (Poktan) jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Implementasi program tersebut telah berjalan di sejumlah wilayah, di antaranya di Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam serta memperluas lahan pertanian jagung.
Sementara itu, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung.
Selain aspek permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga jagung di tingkat produsen. Upaya ini dilakukan agar hasil panen petani tidak dijual kepada tengkulak dengan harga rendah.
Sebagai langkah konkret, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang lebih berpihak. Pengadaan jagung oleh Bulog pada tahun 2026 didasarkan pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2026, dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian jagung dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” kata Brigjen Langgeng.
Program ini bertujuan mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang berkelanjutan, diharapkan petani mampu mengelola usaha tani secara profesional, membayar kewajiban pembiayaan tepat waktu, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani jagung di Indonesia. (V24/RT)
