VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan, menyoroti langkah Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam menertibkan para pedagang kaki lima (PKL) yang dinilainya sering kali hanya berujung pada penggusuran tanpa solusi yang manusiawi dan berkeadilan.
Menurut Syaiful, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, Pemko Medan seharusnya tidak hanya fokus pada penertiban, tetapi juga menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada ekonomi rakyat kecil.
“Sempitnya lapangan kerja dan ketatnya persaingan membuat banyak warga terpaksa beralih menjadi pedagang kaki lima. Ini bentuk perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Tapi persoalannya, pemerintah belum menyediakan tempat berjualan yang layak bagi mereka,” ujar Syaiful kepada wartawan di Medan, Kamis (13/11/2025).
Politisi muda PKS ini menilai, ketiadaan lokasi resmi membuat para pedagang terpaksa mencari tempat strategis yang ramai pembeli, meski seringkali berada di kawasan yang dilarang secara regulasi.
Syaiful mendesak agar Pemko Medan segera menindaklanjuti amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima, yang hingga kini belum sepenuhnya diimplementasikan. Perda itu jangan hanya jadi dokumen di atas kertas. Kalau dijalankan dengan baik, ini bisa jadi solusi konkret bagi penanganan PKL di Kota Medan, ungkapnya. Ia juga mengingatkan bahwa saat ini terdapat ratusan ribu PKL dan pelaku UMKM yang tersebar di 21 kecamatan Kota Medan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. (Vin)
