VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara Sulaiman Harahap menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut. LHP tersebut berfokus pada upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama instansi terkait dalam mendukung ketahanan pangan.
Penyerahan LHP berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 22, Medan, Jumat (30/1/2026).
Sulaiman Harahap menyampaikan bahwa LHP Kinerja menjadi instrumen penting untuk menilai secara objektif kinerja Pemprov Sumut dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ia menegaskan komitmen Pemprov Sumut untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI secara serius dan berkelanjutan.
“Kami memahami bahwa hasil pemeriksaan ini memuat berbagai temuan, catatan, dan rekomendasi yang konstruktif. Pemprov Sumut berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI secara terukur dan berkelanjutan,” ujar Sulaiman.
Ia juga mengaitkan capaian tersebut dengan keberhasilan Sumut meraih surplus padi dan beras pada 2025, yang sebelumnya mengantarkan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menerima Satya Lencana Wirakarya dari Presiden RI pada awal 2026.
Untuk memperkuat capaian tersebut, Pemprov Sumut akan melakukan sejumlah pembenahan dengan empat fokus utama, yakni penguatan sistem informasi dan neraca pangan, penyempurnaan perencanaan pangan, peningkatan efektivitas program, serta penguatan cadangan pangan.
“Kami menargetkan tersedianya data ketahanan pangan yang akurat, terbitnya regulasi pendukung, meningkatnya efektivitas perencanaan, serta terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dengan mutu baik dan harga terjangkau,” tambah Sulaiman.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut Paula Henry Simatupang menjelaskan bahwa LHP Kinerja bertujuan memberikan masukan kepada pemerintah daerah sekaligus mengevaluasi dampak nyata kebijakan dan program yang telah dilaksanakan.
“Pada periode 2025–2026, ketahanan pangan dan peningkatan sumber daya manusia yang merupakan Proyek Strategis Nasional menjadi fokus pemeriksaan BPK,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, BPK RI juga menyerahkan LHP Kinerja penanganan tuberkulosis (TBC) kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, yang diterima langsung oleh Bupati Tapteng Masinton Pasaribu.
Penyerahan LHP turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto dan Ihwan Ritonga, Wakil Ketua DPRD Tapteng Disman Sihombing, jajaran pejabat BPK, serta OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumut dan Pemkab Tapteng. (V24/RT)
