Gejolak Global Berlanjut, OJK Pastikan Stabilitas Keuangan Nasional Terjaga

VIRAL24.CO.ID – JAKARTA – Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 26 Mei 2026 menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) terjaga di tengah peningkatan inflasi global dan volatilitas pasar keuangan.

Konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang terus berlanjut menyebabkan harga energi tetap tinggi dan meningkatkan tekanan inflasi global. Kondisi ini memperkuat ekspektasi suku bunga global yang lebih tinggi dalam waktu lebih lama ( lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama ) sehingga mendorong kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah di berbagai negara.

Di tengah kondisi tersebut, perekonomian global masih menunjukkan ketahanannya. Aktivitas manufaktur global masih berada di zona ekspansi, meskipun dengan laju yang termoderasi. Di Amerika Serikat, perekonomian relatif tangguh dengan pasar tenaga kerja yang masih kuat, namun tekanan inflasi mulai mempengaruhi kepercayaan konsumen. Sementara itu, di Tiongkok, momentum pertumbuhan ekonomi cenderung melemah, dengan permintaan domestik dan investasi yang masih tetap ditekan, meskipun kinerja ekspor relatif terjaga.

Perkembangan tersebut semakin mendekatkan arah kebijakan moneter global serta volatilitas pasar keuangan, terutama aliran modal ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Di dalam negeri, aktivitas ekonomi menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Dari sisi penawaran, kinerja sektor manufaktur kembali ekspansif pada periode Mei 2026. Dari sisi permintaan, aktivitas ekonomi domestik relatif terjaga, dengan inflasi yang meningkat pada Mei 2026 seiring tekanan harga energi global, namun masih pada tingkat terkendali. Sementara itu, neraca perdagangan masih mencatat surplus, meskipun menurun dibandingkan periode sebelumnya.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, kinerja sektor jasa keuangan tetap solid. Intermediasi keuangan tumbuh positif dengan solvabilitas yang terjaga pada tingkat tinggi.

Perkembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK)

Pasar saham domestik mengalami fase konsolidasi pada bulan Mei 2026, di tengah masih tingginya investor global dan penyesuaian portofolio. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 6.127,38 terkoreksi 11,92 persen secara mtm atau 29,14 persen secara ytd . Di tengah dinamika tersebut, kondisi pasar modal domestik tetap menunjukkan tingkat ketahanan yang memadai dengan likuiditas yang terjaga.

Dari sisi likuiditas, rata-rata bid-ask spread di pasar saham domestik tetap terjaga, yaitu sebesar 1,50 persen (April 2026: 1,33 persen). Sementara itu, Rata-rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) di pasar saham tercatat mengalami penurunan menjadi sebesar Rp22,86 triliun (April 2026: Rp18,51 triliun). Lebih lanjut, investor asing membukukan net sell di saham sebesar Rp4,10 triliun (April 2026: net sell Rp17,02 triliun). 

Di pasar obligasi, Indeks Obligasi Gabungan Indonesia (ICBI) pada akhir Mei 2026 ditutup pada level 437,26; menguat 0,32 persen mtm atau turun 0,81 persen ytd . Adapun imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) pada periode yang sama secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar 5,61 bps mtm atau 56,22 bps ytd , dipengaruhi oleh dinamika persepsi risiko akibat penutupan global.

Secara mtm (per 29/5), investor asing membukukan net sell di pasar SBN Rp3,70 triliun mtm ( ytd : net sell Rp15,43 triliun), sedangkan di pasar obligasi korporasi mencatat net buy asing sebesar Rp0,20 triliun sepanjang Mei 2026 ( ytd : net buy Rp0,21 triliun).

Di tengah dinamika pasar, industri pengelolaan investasi menunjukkan kinerja yang tetap terjaga di bulan laporan. Nilai Asset Under Management (AUM) per 29 Mei 2026 mencapai Rp1.049,84 triliun, termoderasi 1,00 persen mtm namun masih tumbuh positif 0,68 persen secara ytd .

Sedangkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana tercatat sebesar Rp685,76 triliun, turun 1,52 persen mtm namun meningkat 1,55 persen secara ytd . Pada Mei 2026 tercatat adanya net redemption oleh investor Reksa Dana sebesar Rp1,77 triliun, sementara secara ytd industri Reksa Dana masih mencatatkan net order yang signifikan sebesar Rp21,61 triliun.

Sejalan dengan inisiatif pendalaman pasar yang konsisten dilakukan OJK dan industri jasa keuangan, jumlah investor di pasar modal domestik melanjutkan tren peningkatan, dengan penambahan sebanyak 1,26 juta investor baru pada Mei 2026 ( mtm ). Dengan perkembangan tersebut, secara ytd jumlah investor di pasar modal tumbuh 36,27 persen menjadi 27,75 juta investor.   

Pasar modal domestik terus menjalankan peran pentingnya sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi korporasi. Hingga Mei 2026 ( ytd ), nilai penggalangan dana oleh korporasi di pasar modal telah mencapai Rp68,18 triliun, terdiri dari 1 Penawaran Umum Saham Perdana (IPO), 1 Penawaran Umum Terbatas (PUT), 6 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS), dan 51 Penawaran Umum Berkelanjutan EBUS. Sementara pada pipeline , terdapat 75 rencana Penawaran Umum dengan nilai indikatif Rp64,26 triliun.

Penggalangan dana oleh dunia usaha melalui Securities Crowdfunding (SCF) pada Mei 2026 ( mtm per 29 Mei) terdapat 5 Efek baru serta 2 penerbit baru, dengan dana dihimpun senilai Rp11,09 miliar. Dengan perkembangan tersebut, total nilai dana yang dihimpun melalui SCF telah mencapai Rp1,94 triliun.

Di pasar derivatif keuangan, sejak 10 Januari 2025 hingga 29 Mei 2026, terdapat 113 pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip dari OJK. Volume transaksi tercatat sebanyak 42.206 lot pada Mei 2026 ( mtm ), sehingga secara agregat telah mencapai 185.423 lot. Sementara di Bursa Karbon, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 29 Mei 2026, secara total tercatat 155 pengguna jasa yang telah terdaftar. Secara agregat, volume transaksi tercatat sebesar 1,98 juta tCO2e, dengan akumulasi nilai transaksi mencapai Rp93,76 miliar.

Dalam rangka penegakan ketentuan dan pelindungan konsumen di bidang PMDK, selama tahun 2026 ( ytd per 31 Mei 2026), OJK telah mengenakan Sanksi Administratif atas pemeriksaan kasus di bidang PMDK yang terdiri dari Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp85,04 miliar kepada 97 Pihak, 1 sanksi Pencabutan Izin, 1 sanksi Pembatalan STTD, 6 sanksi Pembekuan Izin, 7 sanksi Peringatan Tertulis, serta 9 Perintah Tertulis.

Selanjutnya, secara ytd (per 31 Mei) OJK telah mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda atas keterlambatan dengan nilai sebesar Rp53,90 miliar kepada 232 pihak, dan mengenakan 66 sanksi Peringatan Tertulis. Selain itu, OJK juga mengenakan 71 sanksi Peringatan Tertulis atas pelanggaran selain keterlambatan non-kasus.

Perkembangan Sektor Perbankan (PBKN)

Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga. Pada bulan April 2026, kredit tumbuh sebesar 9,98 persen yoy menjadi sebesar Rp8.755 triliun (Maret 2026: tumbuh sebesar 9,49 persen yoy ).

Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 19,48 persen, diikuti oleh Kredit Konsumsi sebesar 6,13 persen, sedangkan Kredit Modal Kerja sebesar 6,04 persen. Berdasarkan kategori debitur, kredit dengan pertumbuhan tertinggi adalah kredit korporasi yang tumbuh sebesar 15,51 persen yoy , sementara itu kredit UMKM telah menunjukkan perbaikan dengan tumbuh positif sebesar 0,16 persen yoy (Maret 2026: 0,12 persen yoy ). Ditinjau dari kepemilikan, kredit bank BUMN tumbuh tertinggi yaitu sebesar 14,35 persen yoy .

Porsi produk kredit buy now pay later (BNPL) perbankan tercatat sebesar 0,34 persen. Per April 2026, baki debet kredit BNPL sebagaimana dilaporkan dalam SLIK, tumbuh sebesar 37,29 persen yoy (Maret 2026: tumbuh 24,20 persen yoy ) menjadi Rp29,3 triliun, dengan jumlah rekening mencapai 31,76 juta (Maret 2026: 30,81 juta).

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 11,39 persen yoy (Maret 2026: 13,55 persen yoy ) menjadi Rp10.077 triliun, dengan giro, deposito dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 16,99 persen yoy , 8,65 persen yoy , dan 9,00 persen yoy .

Likuiditas industri perbankan pada bulan April 2026 tetap memadai, dengan rasio Alat Likuid/ Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 111,13 persen (Maret 2026: 122,55 persen) dan 25,39 persen (Maret 2026: 27,85 persen) dan masih di atas ambang batas masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Sedangkan Liquidity Coverage Ratio (LCR) berada di level 192,37 persen.

Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,17 persen (Maret 2026: 2,14 persen) dan NPL net terjaga di 0,84 persen (Maret 2026: 0,83 persen). Loan at Risk (LaR) tercatat sebesar 8,82 persen (Maret 2026: 8,94 persen). Secara umum, tingkat profitabilitas bank (ROA) sebesar 2,46 persen (Maret 2026: 2,47 persen).

Setelah memperhitungkan pembagian dividen, indikator permodalan (CAR) tercatat sebesar 23,97 persen (Maret 2026: 25,09 persen), menandakan ketahanan permodalan perbankan yang kuat sebagai penyangga mitigasi risiko yang memadai.

Terkait dengan pemberantasan perjudian daring yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta perbankan untuk melakukan Enhance Due Diligence (EDD) dan/atau pemblokiran atas ±33.836 rekening (prev: ±33.252 rekening) yang terindikasi melakukan aktivitas perjudian berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, serta melakukan tambahan atas laporan tersebut dengan meminta melakukan penutupan rekening yang memilikinya dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dari masing-masing pihak yang terindikasi perjudian daring serta melakukan melakukan EDD.

Perkembangan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP)

Pada sektor PPDP, aset industri asuransi pada April 2026 mencapai Rp1.202,16 triliun atau naik 3,39 persen yoy dari posisi yang sama di tahun sebelumnya. Dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai Rp984,20 triliun atau naik 4,65 persen yoy . Adapun kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi pada periode April 2026 mencapai Rp116,01 triliun, atau terkontraksi 0,36 persen yoy , terdiri dari asuransi jiwa yang tumbuh 3,28 persen yoy dengan nilai sebesar Rp62,58 triliun, dan premi asuransi umum dan reasuransi yang terkontraksi sebesar 4,32 persen yoy dengan nilai sebesar Rp53,43 triliun.

Industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat mencatatkan Risk Based Capital (RBC) masing-masing sebesar 476,11 persen dan 311,74 persen (di atas ambang batas sebesar 120 persen).

Untuk asuransi non komersil yang terdiri dari BPJS Kesehatan (badan dan program jaminan kesehatan nasional) dan BPJS Ketenagakerjaan (badan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, atau jaminan kehilangan pekerjaan) serta program asuransi ASN, TNI, dan POLRI terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar Rp217,96 triliun atau terkontraksi sebesar 1,95 persen yoy (Maret 2026: terkontraksi 0,92 persen yoy ).

Di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun per April 2026 tumbuh sebesar 6,12 persen yoy dengan nilai mencapai Rp1.690,64 triliun (Maret 2026: tumbuh 10,54 persen yoy ). Untuk program pensiun sukarela, total aset yang dicatatkan pertumbuhan sebesar 5,63 persen yoy dengan nilai mencapai Rp410,14 triliun (Maret 2026: tumbuh 6,71 persen yoy ).

Untuk program pensiun wajib, yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun, ASN, TNI, dan POLRI, total aset mencapai Rp1.280,50 triliun atau tumbuh sebesar 10,13 persen yoy (Maret 2026: tumbuh 11,76 persen yoy ).

Pada perusahaan penjaminan, pada April 2026 nilai aset terkontraksi sebesar 1,28 persen yoy menjadi Rp46,73 triliun (Maret 2026: tumbuh 0,77 persen yoy ).

Dalam rangka ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang PPDP, OJK telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Peningkatan ekuitas perusahaan asuransi dan reasuransi tahap ke-1 pada tahun 2026 sesuai POJK Nomor 23 Tahun 2023, berdasarkan laporan bulanan per April 2026 terdapat 118 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 144 perusahaan (81,38 persen) yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada tahun 2026.
2. OJK terus melakukan berbagai upaya mendorong penyelesaian permasalahan di LJK melalui pengawasan khusus yang sampai dengan 25 Mei 2026 dilakukan terhadap 8 perusahaan asuransi dan reasuransi serta 8 Dana Pensiun. Terdapat penambahan dari periode sebelumnya yang menunjukkan konsistensi OJK untuk menegakkan ketentuan peraturanan dan perlindungan kepada pemegang polis/peserta.

3. OJK telah melakukan pemeriksaan khusus dan penegakan hukum terhadap 6 entitas yang diduga menyelenggarakan usaha pialang asuransi dan reasuransi tanpa izin. Selain itu, terdapat tambahan 15 entitas yang terindikasi melakukan kegiatan serupa dan masih dalam proses pendalaman atas dugaan tindak pidananya. Identifikasi lebih lanjut atas praktik pialang tanpa izin juga dilakukan melalui penelusuran sumber bisnis perusahaan asuransi. Dalam rangka penguatan pengawasan, OJK mendorong peningkatan pengawasan terhadap perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan pialang tidak berizin, termasuk melalui pemberian sanksi peringatan. Sebagai langkah pencegahan, OJK menerapkan QR Code bagi pialang asuransi dan reasuransi yang berizin sebagai referensi bagi perusahaan asuransi dan masyarakat dalam menggunakan jasa pialang secara legal.

Perkembangan Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) 

Di sektor PVML, pembiayaan pembiayaan Perusahaan Pembiayaan (PP) tumbuh sebesar 2,08 persen yoy pada April 2026 (Maret 2026: 0,61 persen yoy ) menjadi Rp514,65 triliun, didukung pembiayaan modal kerja yang meningkat sebesar 10,64 persen yoy .

Profil risiko Perusahaan Pembiayaan (PP) terjaga dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,89 persen (Maret 2026: 2,83 persen) dan NPF neto sebesar 0,78 persen (Maret 2026: 0,8 persen). Gearing ratio PP tercatat sebesar 2,14 kali (Maret 2026: 2,17 kali) dan berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali.

Berdasarkan informasi pada SLIK, pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) oleh perusahaan pembiayaan tumbuh 56,92 persen yoy (Maret 2026: 55,85 persen yoy ), atau menjadi Rp12,93 triliun dengan NPF gross sebesar 2,99 persen (Maret 2026: 2,51 persen).

Pembiayaan modal ventura pada April 2026 terkontraksi sebesar 0,87 persen yoy (Maret 2026: terkontraksi 0,96 persen yoy ), dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp16,35 triliun.

Pada industri Pinjaman Daring (Pindar), standing pembiayaan pada April 2026 tumbuh 26,11 persen yoy (Maret 2026: 26,25 persen yoy ), dengan nominal sebesar Rp102,07 triliun. Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) tercatat pada posisi 4,62 persen (Maret 2026: 4,52 persen).

Pada industri pergadaian, penyaluran pembiayaan pada April 2026 tumbuh sebesar 56,80 persen yoy (Maret 2026: 60,27 persen yoy ) menjadi Rp157,20 triliun, dengan pembiayaan terbesar yang disalurkan dalam bentuk produk Gadai, yaitu sebesar Rp132,29 triliun atau 84,15 persen dari total pembiayaan.

Sementara itu, dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di sektor PVML, OJK telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Saat ini terdapat 8 dari 144 Perusahaan Pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban modal inti minimum Rp100 miliar dan 14 dari 94 Penyelenggara Pindar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar. Seluruh Perusahaan Pembiayaan dan Penyelenggara Pindar tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK yang memuat langkah-langkah menyediakan permodalan minimum, antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham yang ada, mencari strategi investor, dan/atau upaya merger.
2. Dalam rangka menjamin terpenuhinya dan integritas sektor industri PVML, selama bulan Mei 2026 OJK telah mengenakan sanksi administratif antara lain kepada 49 Perusahaan Pembiayaan, 18 Perusahaan Modal Ventura, 19 Penyelenggara Pindar, 5 Perusahaan Pergadaian, 1 Lembaga Keuangan Mikro, dan 2 Lembaga Keuangan Khusus atas pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan/atau tindak pemeriksaan lebih lanjut. Pengenaan sanksi administratif terdiri dari 105 sanksi denda dan 189 sanksi peringatan tertulis. OJK berharap upaya pemenuhan dan pemberian sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML meningkatkan aspek tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, dan mendidik terhadap ketentuan yang berlaku sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal.
3. OJK mencermati pemberitaan dan informasi terkait proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta terhadap PT Lunaria Annua Teknologi (“KoinP2P”). Sehubungan dengan proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak ada yang tersingkir terhadap pengurus KoinP2P oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, OJK telah memanggil pemegang saham untuk menegaskan bahwa tanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan usaha KoinP2P tetap melekat pada pemegang saham, termasuk memastikan operasional dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perkembangan Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD)

1. Penerapan peraturan sandbox:
   a. Sejak diterbitkannya POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan ITSK, hingga tanggal 20 Mei 2026, OJK telah menerima 327 kali permintaan konsultasi dari calon peserta sandbox.
   B. OJK telah menerima 33 permohonan untuk menjadi peserta sandbox. Saat ini terdapat 5 peserta sandbox, yang terdiri dari 4 penyelenggara dengan model bisnis Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK) dan 1 pendukung pasar yang tengah melaksanakan proses uji coba. Selain itu telah terdapat 4 peserta sandbox yang menyelesaikan proses uji coba dan dinyatakan “Lulus” dengan model bisnis tokenisasi emas, tokenisasi surat berharga dengan skema Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), dan tokenisasi manfaat kepemilikan properti. Mengacu pada POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, bagi penyelenggara ITSK dengan model bisnis yang sama dengan 4 peserta sandbox yang telah lulus tersebut, mempunyai hak untuk melakukan pendaftaran ke OJK tanpa melalui uji coba pengembangan sandbox.
   C. OJK juga sedang melakukan proses evaluasi terhadap 7 permohonan untuk menjadi peserta sandbox yang terdiri atas 3 model bisnis AKD-AK dan 4 model bisnis pendukung pasar.
2. Perizinan penyelenggara ITSK :
   a. Per Mei 2026, terdapat 25 penyelenggara ITSK resmi dan terdaftar di OJK, yang terdiri dari 8 Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan 17 Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK).
   B. Hingga Mei 2026, terdapat 38 permohonan izin usaha penyelenggara ITSK yang saat ini dalam proses evaluasi oleh OJK, yaitu terdiri dari 11 PKA (8 PKA terdaftar dan 3 PKA baru) dan 27 PAJK (17 PAJK terdaftar dan 10 PAJK baru).
3. Pada bulan April 2026, terdapat 4 Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) sebagaimana diserahkan proses perizinan usahanya oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) kepada OJK untuk menjadi Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD). Dalam upaya untuk menyelesaikan proses permohonan izin tersebut, pada bulan Mei 2026 telah dilakukan:A. Memberikan izin usaha kepada PT Luno Indonesia Ltd. sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital dihitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-17/D.07/2026 (25 Mei 2026) yang beralamat di Sahid Sudirman Residence Lt. 2, Jl. Jenderal Sudirman No.86, RT 10/RW11, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250.

   B. Menolak permohonan izin usaha 1 entitas sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital sehingga surat keputusan Kepala Bappepti sebagai Calon Pedagang Aset Kripto menjadi tidak berlaku. Atas penolakan tersebut, perusahaan berkewajiban memberikan hak dan kewajibannya kepada konsumen.

   Dengan telah diterbitkannya keputusan di atas, maka tersisa 2 CPFAK yang masih dalam proses permohonan izin untuk menjadi PAKD.

4. Selama bulan April 2026, penyelenggara ITSK yang terdaftar di OJK telah berhasil menjalin 1.322 kemitraan dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dari berbagai sektor, seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, perasuransian, perusahaan sekuritas, pinjaman bold, lembaga keuangan mikro, dan pegadaian, serta dengan pihak penyedia jasa teknologi informasi dan penyedia sumber data.
5. Pada bulan April 2026, Penyelenggara ITSK dengan jenis PAJK berhasil menyelesaikan transaksi yang disetujui mitra senilai Rp 2,29 triliun, dengan jumlah pengguna PAJK tercatat sebanyak 17,74 juta pengguna yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, jumlah permintaan data skor kredit (total penyelidikan/hit) yang diterima oleh penyelenggara ITSK dengan jenis PKA selama bulan April 2026 tercatat mencapai 26,85 juta hit. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran layanan dari penyelenggara ITSK, baik PAJK maupun PKA, telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas, inklusi, dan kualitas atas pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan. 
6. Sehubungan dengan perkembangan aset keuangan digital termasuk aset kripto (AKD-AK) di Indonesia, pada April 2026 tercatat 1.255 aset kripto dan 40 AKD derivatif yang dapat diperdagangkan. Hingga saat ini, OJK telah menyetujui 32 entitas di ekosistem perdagangan aset kripto, yang terdiri dari 2 bursa kripto (bursa), 2 lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian (kliring), 2 pengelola tempat penyimpanan (kustodian), dan 26 pedagang aset keuangan digital (PAKD). Selain itu, OJK juga telah memberikan persetujuan terhadap 7 lembaga pengawas yang semuanya terdiri atas Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Sesuai Pasal 87 POJK Nomor 23 tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 27 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, rekening terpisah hanya dapat dibuka pada bank umum yang telah mendapat izin usaha dari OJK. Dengan demikian, tidak terdapat lagi frase persetujuan OJK untuk entitas Bank Penyimpan Dana Konsumen (BPDK). OJK saat ini sedang mengajukan permohonan izin usaha dan/atau persetujuan dari calon penyelenggara perdagangan aset kripto yang terdiri dari 1 bursa, 1 kliring, 1 kustodian dan 2 Calon Pedagang Aset Keuangan Digital (CPAKD).
7. Jumlah akun konsumen pedagang aset keuangan digital berada dalam tren meningkat, yaitu mencapai 21,70 juta akun konsumen pada posisi April 2026 atau tumbuh 1,57 persen mtm (Maret 2026: 21,37 juta konsumen). Nilai transaksi aset kripto selama bulan April 2026 tercatat sebesar Rp22,98 triliun atau meningkat 2,86 persen mtm (Maret 2026: Rp22,34 triliun). Sementara itu, nilai transaksi derivatif AKD selama bulan April 2026 tercatat sebesar Rp5,10 triliun atau menurun 12,04 persen (Maret 2026: Rp5,80 triliun). Di tengah-tengah nilai transaksi yang terjadi, kepercayaan konsumen terhadap ekosistem aset keuangan digital termasuk aset kripto Indonesia masih terjaga dengan baik.
8. Dalam rangka ketentuan dan perlindungan konsumen di sektor IAKD, selama bulan Mei 2026 OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 5 Penyelenggara AKD-AK atas pelanggaran terhadap POJK yang berlaku di sektor IAKD. Sanksi administratif tersebut terdiri dari 3 sanksi peringatan tertulis, 1 sanksi izin sementara atas sebagian kegiatan usaha dan 2 denda administratif. Upaya penerapan dan penerapan sanksi tersebut bertujuan mendorong pelaku industri sektor IAKD meningkatkan aspek tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, dan memberikan terhadap ketentuan yang berlaku sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal.

Perkembangan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (PEPK)

Sejak 1 Januari hingga 20 Mei 2026, OJK telah menyelenggarakan 1.792 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 8.242.841 peserta. Platform digital Sikapi Uangmu, yang berfungsi sebagai saluran komunikasi khusus untuk konten edukasi keuangan kepada masyarakat melalui minisite dan aplikasi, telah menerbitkan 153 konten edukasi, dengan total 1.375.711 viewer . Selain itu, terdapat 9.435 pengguna Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU), dengan total akses modul sebanyak 7.644 kali dan menerbitkan 5.625 sertifikat izin modul.

Selanjutnya, Sejak pertama kali diumumkan pada bulan April 2025 hingga 20 Mei 2026, program duta literasi keuangan OJK atau biasa disebut sebagai OJK PEDULI (Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia) telah mencatat sebanyak 26.915 duta literasi keuangan yang berasal dari Segmen PUJK, Segmen Prioritas dan Segmen Mahasiswa.

Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, OJK telah menginisiasi beberapa kegiatan, yaitu:

1. Implementasi GENCARKAN di mana Pada periode 1 Januari 2026 hingga 20 Mei 2026 telah diselenggarakan 15.860 program yang telah menjangkau 72,7 juta peserta di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut terdiri atas Edukasi Keuangan secara langsung sebanyak 9.359 kegiatan serta Edukasi Keuangan Digital sebanyak 6.501 konten. Adapun wilayah pelaksanaan GENCARKAN telah menjangkau 371 dari 514 atau 72,18 persen Kabupaten/Kota di Indonesia.
2. OJK bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan menyelenggarkan LIKE-IT 2026 Series #2 di Universitas Pattimura, Ambon dengan tema “Financial Glow Up: Invest Smart, Future Up” pada tanggal 12 Mei 2026, dan LIKE IT Series #3 di Yogyakarta pada tanggal 21-22 Mei 2026.
3. Pada tanggal 19 Mei 2026, OJK melaksanakan kick off Bulan Literasi Keuangan (BLK) yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Pendidikan Nasional sebagai pembuka rangkaian BLK tahun 2026. Kick off BLK tahun 2026 dilaksanakan secara hybrid, diikuti oleh 1.838 pelajar/mahasiswa, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Kementerian/Lembaga anggota Satgas PASTI, OJK PEDULI dan Kantor OJK Daerah dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini menyajikan sesi Leaders Insight dengan kehadiran pimpinan lembaga yang tergabung dalam Satgas PASTI dan Talkshow Edukasi Keuangan dari para praktisi PUJK.
4. Pada tanggal 13 Mei 2026, OJK menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Stakeholder Consultation on the Philippines National Strategy for Financial Education di Bangko Sentral NG Pilipinas (BSP), Manila, Filipina. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 140 peserta yang terdiri dari Kementerian/Lembaga, Asosiasi, dan PUJK setempat serta pembicara dan moderator dari Bank Dunia, OECD/INFE, OJK, dan BSP.
5. Kegiatan kunjungan studi ke Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2026. Kegiatan juga melibatkan diskusi dan pembelajaran bersama pihak yang telah menjalankan model pemberdayaan berbasis masyarakat komunitas yang bertujuan untuk memperoleh praktik terbaik dalam penguatan ekosistem pemberdayaan masyarakat berbasis literasi dan inklusi keuangan.
6. Dalam rangka mendorong penguatan budaya menabung sejak dini melalui Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), OJK akan menyelenggarakan penghargaan KEJAR Award Tahun 2026 kepada industri perbankan, satuan pendidikan, dan pemerintah daerah. Sosialisasi KEJAR Award dilakukan secara berani kepada 513 bank peserta KEJAR pada 26 Mei 2026.

Selanjutnya dalam rangka penguatan koordinasi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu:

1. OJK bersama Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Riau telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 13 Mei 2026 di Batam, yang menyampaikan mekanisme penilaian TPAKD Award Tahun 2026, rancangan Roadmap TPAKD Provinsi Kepulauan Riau, dan sosialisasi terkait rancangan Website/Mobile Apps TPAKD Provinsi Kepulauan Riau yang telah dikembangkan dan menjadi bagian program kerja TPAKD Provinsi Kepulauan Riau. Website yang dimaksudkan akan digunakan sebagai media publikasi sekaligus media pengajuan kredit/pembiayaan yang merupakan program TPAKD.
2. OJK bersama Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kantor OJK Kediri telah menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Peningkatan Kapasitas TPAKD di Wilayah Kerja Kantor OJK Kediri Semester I Tahun 2026 pada tanggal 21 Mei 2026 di Surabaya. Kegiatan dihadiri oleh 13 Perwakilan TPAKD di wilayah Kediri. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait Arah Strategis TPAKD Tahun 2026 dan mekanisme penilaian TPAKD Award Tahun 2026, serta monitoring dan evaluasi pelaporan SiTPAKD 2025-2026 di wilayah kerja Kantor OJK Kediri. Rangkaian kegiatan dilanjutkan pada tanggal 22 Mei 2026 dengan melakukan studi banding ke salah satu program kerja TPAKD Kota Surabaya, yaitu Program PEKEN, Galeri Investasi, dan KATEPAY di MPP Pelayanan Publik Siola.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan (LIK) sebagai tindak lanjut implementasi POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, OJK secara aktif menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis perlindungan LIK. Pada tanggal 21-22 Mei 2026, OJK telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis secara hybrid yang diikuti oleh seluruh PUJK yang berkantor pusat di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Dalam rangka memastikan terpenuhinya Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terhadap peraturan yang berlaku dan meningkatkan pelindungan konsumen, OJK secara aktif melakukan penegakan ketentuan pengawasan perilaku PUJK (market Conduct) dan pelindungan konsumen, antara lain:

1. Dalam rangka ketentuan Market Conduct, OJK telah melakukan penegakan ketentuan berupa Sanksi Administratif atas Hasil Pengawasan Langsung/Tidak Langsung. Sejak 1 Januari 2026 hingga 20 Mei 2026, OJK telah mengenakan 17 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis dan 11 Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp274 juta atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan. Guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, OJK juga menerbitkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu termasuk melakukan penyesuaian dan/atau publikasi iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagai hasil dari pengawasan langsung/tidak langsung dalam rangka pelatihan agar PUJK selalu mematuhi ketentuan terkait pelindungan konsumen dan masyarakat.
2. OJK mengenakan sanksi administratif kepada PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) atas ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan pengumpulan, khususnya yang dilakukan melalui pihak ketiga berupa denda administratif sebesar Rp875.000.000,00; peringatan tertulis kepada Direktur Utama Indosaku; serta perintah untuk menyusun dan melaksanakan rencana tindak perbaikan kegiatan pengumpulan, khususnya yang dilakukan melalui pihak ketiga.
3. Dalam rangka penegakan ketentuan perlindungan konsumen, OJK telah memberikan perintah dan/atau sanksi administratif sebagai berikut:A. 48 peringatan tertulis kepada 44 PUJK, 5 instruksi tertulis kepada 5 PUJK dan 17 sanksi denda kepada 15 PUJK selama periode 1 Januari 2026 sampai dengan 20 Mei 2026.

   B. Selain itu, terdapat 110 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen dengan total kerugian Rp36,54 miliar selama periode 1 Januari 2026 hingga 10 Mei 2026.

Selanjutnya, dalam upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal dan penanganan penipuan, sejak 1 Januari 2026 hingga 20 Mei 2026 OJK telah menerima 17.105 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total tersebut, 14.380 pengaduan terkait pinjaman online ilegal, 2.601 pengaduan terkait investasi ilegal, dan 124 pengaduan terkait gadai ilegal.

OJK bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang didukung oleh asosiasi industri perbankan dan sistem pembayaran, telah membentuk Indonesia Anti-Scam Center (IASC) atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan. Sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 sampai dengan 31 Mei 2026, IASC telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. 579.459 laporan yang terdiri dari 283.271 laporan disampaikan oleh korban melalui Pelaku Usaha Sektor Keuangan (bank dan penyedia sistem pembayaran) yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC, sedangkan 296.188 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC. Jumlah rekening yang dilaporkan sebanyak 998.558 dan jumlah rekening sudah diblokir sebanyak 515.553. Sejauh ini, total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp638,9 miliar. IASC menemukan sebanyak 120.155 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban penipuan. IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya untuk mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan.
2. IASC telah berhasil mengembalikan dana korban sebesar Rp196,93 miliar yang merupakan dana dari rekening di 19 bank yang digunakan pelaku kejahatan penipuan.
3. Satgas PASTI menghentikan kegiatan usaha: (1) CANTVR yang diduga melakukan penipuan dengan modus impersonasi atau mendukung nama perusahaan asing berizin dengan skema penawaran investasi saham IPO; (2) YUDIA yang diduga melakukan penipuan dengan modus penawaran pekerjaan paruh waktu dan pembelian hak cipta film drama Cina untuk memperoleh pendapatan harian dan bonus tambahan; (3) MAGENTO yang diduga melakukan penipuan dengan modus impersonasi atau support nama perusahaan asing berizin dengan skema pembuatan akun e-commerce dan deposit dana untuk memperoleh komisi; (4) Appeninc yang diduga melakukan penipuan dengan modus peniruan identitas dari perusahaan berizin serta melakukan penawaran pekerjaan paruh waktu dengan tugas menebak gambar untuk mendapatkan keuntungan; (5) VID yang diduga melakukan penipuan dengan modus impersonasi atau sponsor nama perusahaan asing berizin dan penawaran melakukan tugas berupa menonton iklan dan penawaran pendanaan proyek fiktif; dan (6) Sensenowai diduga melakukan penipuan modus investasi kripto dengan skema layanan copy trading melalui aplikasi WAPEX.

Arah Kebijakan OJK

Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, OJK mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai berikut: 

A.      Menjaga Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan 

1. OJK mendukung kebijakan penegakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) melalui pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 tentang DHE SDA, yaitu berupa: 1) melakukan pengawasan terhadap escrow account atau rekening pelindung yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan DHE SDA; 2) memastikan dukungan perbankan industri dan memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait; 3) Dana DHE SDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan OJK mengenai kualitas aset bank umum, termasuk BUS dan UUS; 4) bagian penyediaan dana yang dijamin dengan agunan dana tunai DHE SDA, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, dapat berbakat dari perhitungan BMPK, untuk memberikan ruang dalam mendukung kebutuhan pembiayaan dunia usaha tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.OJK telah menyampaikan surat kepada Bank Umum untuk mendukung penerapan PP DHE SDA. Selain itu, penempatan DHE SDA pada instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak berdampak pada perlakuan secara kehati-hatian.
2. Sehubungan dengan pengumuman rebalancing dari lembaga-lembaga penyedia indeks global (MSCI dan FTSE Russell) pada Mei 2026, dapat disampaikan bahwa pengumuman tersebut merupakan bagian dari mekanisme review berkala yang didasarkan pada sejumlah parameter seperti kapitalisasi pasar, free float, likuiditas, dan dinamika harga saham. Penyesuaian konstituen pada indeks global juga dialami oleh berbagai negara di kawasan, termasuk penyesuaian sejumlah emiten Indonesia yang merupakan konsekuensi jangka pendek dari proses reformasi integritas pasar modal yang ditetapkan oleh OJK bersama Self-Regulatory Organizations (SRO).OJK dan SRO melakukan langkah-langkah koordinasi yang intensif dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa transaksi perdagangan, manajemen risiko, dan penyelesaian transaksi di pasar modal tetap dapat berjalan dengan baik. Kebijakan-kebijakan stabilisasi pasar yang saat ini diterapkan dinilai tetap relevan dan efektif untuk menjaga stabilitas pasar modal dalam negeri. Ke depan, OJK dan SRO terus memantau perkembangan pasar, serta memastikan bahwa reformasi pasar modal yang sedang berjalan dapat terus diimplementasikan secara konsisten dalam upaya memperkuat kredibilitas dan daya tarik investasi pasar modal Indonesia.
3. OJK telah menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang berlaku selama 3 tahun sejak 10 Desember 2025. Sampai dengan April 2026 realisasinya mencapai Rp17,16 triliun (Mar ’26: Rp17,43 triliun) untuk 267,1 ribu rekening (Mar’26: 279,4 ribu rekening).

B.      Kebijakan Pengembangan dan Penguatan SJK serta Infrastruktur Pasar 

1. ​​OJK telah menerbitkan/menetapkan:A.  P​OJK Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. POJK ini mengatur kelembagaan Perusahaan Efek dengan mengelompokkan kegiatan usaha Perusahaan Efek (PEKU) berdasarkan kapasitas dan permodalan ke dalam tiga kategori, yaitu PEKU 1, PEKU 2, dan PEKU 3. PEKU 1 difokuskan untuk pemasaran Efek secara terbatas, PEKU 2 untuk kegiatan usaha terbatas sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) atau Perantara Pedagang Efek (PPE), sedangkan PEKU 3 dapat melakukan kegiatan usaha secara lebih luas sebagai PEE, PPE, atau PPE sekaligus PPE dengan kegiatan bagi PPE termasuk kegiatan utama melakukan pembiayaan transaksi Efek, publikasi produk terstruktur, hingga kegiatan lain memberikan layanan transaksi Efek luar negeri. POJK ini juga mengatur peningkatan modal disetor minimum dan Modal Kerja Bersih disesuaikan (MKBD), yaitu: PEKU 1 sebesar Rp1 miliar dengan MKBD minimum Rp500 juta; PEKU 2 sebesar Rp55 miliar dengan MKBD minimal Rp50 miliar; dan PEKU 3 sebesar Rp110 miliar dengan MKBD minimal Rp100 miliar.

   B.  POJK Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi. POJK ini mengatur pengelompokan Manajer Investasi berdasarkan Kegiatan Usaha (MIKU) yaitu MIKU 1 dan MIKU 2. MIKU 1 berfokus pada pengelolaan produk investasi tertentu, MIKU 2 dapat menjalankan seluruh kegiatan Manajer Investasi. POJK ini juga mengatur peningkatan modal disetor minimum dan Modal Kerja Bersih disesuaikan (MKBD), yaitu: MIKU 1 sebesar Rp25 miliar dengan MKBD minimum Rp5 miliar ditambah 0,1 persen dari dana pengelolaan; dan MIKU 2 sebesar Rp50 miliar dengan MKBD minimal Rp10 miliar ditambah 0,1 persen dari dana kelolaan. Selain itu, POJK ini menetapkan kewajiban minimum dana kelolaan bagi Manajer Investasi sebesar Rp500 miliar untuk MIKU 1 dan Rp1 triliun untuk MIKU 2 dalam jangka waktu tertentu sejak memperoleh izin melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.

   C. POJK Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Pihak yang Melakukan Penyampaian Informasi Sektor Jasa Keuangan. POJK ini disusun sebagai upaya perlindungan konsumen dan masyarakat sehubungan dengan maraknya penyampai informasi sektor jasa keuangan yang melakukan kegiatan edukasi, pemasaran, dan pemberian rekomendasi terkait produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan di sektor jasa keuangan kepada masyarakat, baik secara tatap muka atau tanpa tatap muka, yang kurang bertanggung jawab.

   D. PADK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti/Buy Now Pay Later (BNPL) bagi Perusahaan Pembiayaan (PP) dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (PPS) sebagai ketentuan pelaksanaan POJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti, yang antara lain mengatur batasan usia dan pendapatan minimum calon debitur, rasio leverage, serta PP dan PPS dapat melakukan strategi terhadap dengan penyaluran pembiayaan, termasuk penggunaan platform.

2. OJK sedang menyusun:A. Rancangan POJK tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. RPOJK ini disusun untuk menyempurnakan ketentuan sebelumnya yaitu POJK 14 Tahun 2023, serta mengoordinasikan hasil konsultasi dengan DPR, dimana OJK perlu menambahkan/menyesuaikan pengaturan mengenai pelindungan konsumen dan penambahan jangka waktu masa transisi.

   B. Rancangan POJK tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP). RPOJK ini merupakan penyempurnaan ketentuan sebelumnya, yang antara lain mengatur ruang lingkup pengawasan OJK terhadap PPSP, penilaian tingkat kesehatan, serta penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

   C. Rancangan PADK tentang Rencana Bisnis Asuransi dan Reasuransi. Pada RPADK ini dilakukan penyesuaian sebagai dampak penerapan PSAK 117 terhadap rencana bisnis perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, yang sebelumnya diatur dalam SEOJK Nomor 23/SEOJK.05/2024 Tahun 2024.

   D. Rancangan PADK tentang Laporan Aktuaris Asuransi dan Reasuransi. RPADK ini merupakan penyesuaian dari SEOJK Nomor 29 tahun 2017 tentang Laporan Aktuaris Tahunan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, sebagai dampak berlakunya PSAK 117. RPADK ini diantaranya mengatur kewajiban perusahaan asuransi dan reasuransi, termasuk yang berbasis syariah, untuk menyusun dan menyampaikan laporan aktuaris tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pengawasan kesehatan keuangan perusahaan. Ketentuan ini mencakup antara pedoman lain mengenai format dan isi laporan, serta opini dan rekomendasi aktuaris.

   e. Rancangan PADK tentang Manajemen Risiko Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto. RPADK ini merupakan peraturan pelaksana atas POJK Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bagi Penyelenggara ITSK, serta RPOJK Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bagi Penyelenggara Aset Keuangan Digital. Ruang lingkup pengaturan atas RPADK mencakup kebijakan dan pedoman risiko manajemen, termasuk mekanisme pelaporan atas hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko, pedoman penilaian tingkat risiko dan struktur organisasi yang terkait dengan fungsi manajemen risiko, serta ketentuan lainnya. Melalui publikasi RPADK ini, diharapkan Penyelenggaraan IAKD dapat menerapkan strategi Manajemen Risiko yang tepat, sehingga menjamin kelangsungan operasional yang aman, stabil, dan berkelanjutan.

3. Dalam rangka penanganan praktik penipuan (scam) di sektor jasa keuangan, telah diselenggarakan Australia-Indonesia Anti-Scam Workshop dengan menghadirkan narasumber antara lain Australian Treasury, Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), Australian Securities and Investments Commission (ASIC), Optus, Australian Federal Police, Kementerian/Lembaga dan industri jasa keuangan terkait. Melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, peran, pendekatan, serta studi kasus penanganan penipuan antarlembaga dalam workshop ini, kerja sama Indonesia dan Australia dalam penanganan penipuan di sektor keuangan diharapkan semakin meningkat. Selain itu, melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara OJK dan Pemerintah Australia melalui Prospera, Program Kemitraan Indonesia-Australia untuk Perekonomian, khususnya dalam upaya perlindungan konsumen.
4. Dalam rangka meningkatkan peran SJK dalam percepatan transformasi ekonomi, OJK menyelenggarakan Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah pada tanggal 25 Mei 2026 dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor”. Pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) menitikberatkan pada pembentukan ekosistem kemitraan terpadu yang melibatkan sebagian besar Pemerintah Daerah, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), pelaku usaha, industri, akademisi dan lembaga multilateral dalam mengembangkan sektor unggulan di daerah.
5. Dalam rangka memperkuat peran digitalisasi di dalam industri perasuransian, termasuk pemasaran asuransi secara digital agar dapat mencakup berbagai segmentasi nasabah dan wilayah geografis, OJK menyelenggarakan Workshop Digitalisasi Perasuransian pada 25 Mei 2026 di Jakarta. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas Kajian Digitalisasi Perasuransian Tahun 2025 yang dilakukan untuk memperoleh gambaran terkait persepsi masyarakat terhadap asuransi digital, perilaku konsumen, serta tantangan dan peluang pengembangan digitalisasi sektor perasuransian. Lokakarya tersebut mempertemukan regulator, asosiasi industri, pelaku usaha perasuransian, perusahaan teknologi/insurtech, serta mitra ekosistem digital lainnya guna membahas prioritas pengembangan digitalisasi perasuransian, penguatan ekosistem asuransi digital, serta penyusunan langkah-langkah implementasi dalam mendukung pengembangan industri perasuransian yang inovatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
6. OJK terus mendorong pengembangan inovasi produk perasuransian yang mendukung agenda transisi energi dan penguatan ekosistem keuangan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung hal tersebut, OJK mendukung pengembangan Energy Savings Insurance (ESI) melalui peluncuran prototipe produk ESI yang dilakukan dalam kegiatan Energy Efficiency Investment & Business Forum 2026 di Jakarta pada 20 Mei 2026. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara OJK, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ASEAN Center for Energy (ACE), BASE Foundation, UK PACT, OECD, serta pelaku industri jasa keuangan dan perasuransian. Pengembangan ESI ditujukan untuk memperkuat mitigasi risiko pada proyek efisiensi energi, meningkatkan bankability proyek transisi energi, serta mendorong peningkatan peran industri perasuransian dalam mendukung implementasi ekonomi hijau dan pencapaian target Net Zero Emission (NZE) di Indonesia.
7. OJK terus mendorong inovasi di sektor perasuransian melalui penerapan QR Code pada Surat Tanda Terdaftar (STTD) Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi guna memperkuat integritas industri perasuransian dan meningkatkan perlindungan konsumen. STTD berbasis QR Code merupakan inovasi digital yang memungkinkan verifikasi identitas dan status pendaftaran pialang dilakukan secara lebih cepat, mudah, dan real time sehingga menjadi instrumen peningkatan kepercayaan dalam industri. Pada tanggal 4 Mei 2026, bertepatan dengan peluncuran implementasi QR Code STTD Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi, OJK meminta seluruh Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi untuk memiliki STTD yang telah memuat QR Code dalam menjalankan tugas kepialangannya. OJK telah menyampaikan surat kepada APPARINDO serta Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi untuk melakukan daftar ulang dan mengimplementasikan QR Code STTD tersebut.
8. Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan digital terutama kepada generasi muda agar semakin memahami risiko dalam investor di aset digital dan kripto secara aman dan bertanggung jawab, OJK telah menyelenggarakan Digital Financial Literacy (DFL) di Universitas Pattimura, Ambon pada tanggal 4 Mei 2026 dan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Solo pada 11 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan upaya yang sangat strategis dalam memperkuat literasi keuangan digital masyarakat, khususnya generasi muda.

C.  Pengembangan dan Penguatan SJK Syariah

Pada industri keuangan syariah, indeks saham syariah (ISSI) menurun 30,15 persen ytd . Di sisi lain, Asset Under Management (AUM) Reksa Dana Syariah tumbuh 0,32 persen ytd menjadi Rp83,71 triliun. Per Maret 2026, pembiayaan perbankan syariah tumbuh 10,87 persen yoy dan pembiayaan perbankan syariah tumbuh 10,74 persen yoy .

Sebagai tindak lanjut Pasal 9 POJK Nomor 11 Tahun 2023 tentang Unit Pemisahan Syariah Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, sampai dengan saat ini sebanyak 41 perusahaan telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Unit Pemisahan Syariah (RKPUS), di mana 26 perusahaan menyatakan akan melakukan spin-off unit syariah dengan mendirikan perusahaan baru dan 15 perusahaan akan menyalurkan portofolio kepada perusahaan lain. Per 22 Mei 2026 terdapat 3 perusahaan yang telah melakukan spin-off dengan mendirikan perusahaan baru dan 7 perusahaan spin-off dengan mengalihkan portofolionya ke perusahaan lain. Selain itu, terdapat 10 perusahaan yang dalam proses spin-off dengan pendirian perusahaan baru dan 3 perusahaan yang dalam proses spin-off dengan mengalihkan portofolio ke perusahaan lain.

Selanjutnya, dalam rangka pengembangan keuangan syariah, OJK telah melakukan beberapa inisiatif, yaitu melalui:

1. Penyusunan Rancangan POJK tentang Pedoman Akuntansi bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (PAPSI). Saat ini telah dilaksanakan pembahasan draft PAPSI melalui Focus Group Discussion (FGD) lanjutan bersama IAI, IAPI, dan asosiasi pada tanggal 20 – 21 Mei
2. Dalam rangka memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program literasi dan inklusi keuangan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan diskusi bersama perwakilan asosiasi dan pelaku Industri Jasa Keuangan Syariah yang tergabung dalam Panitia Penyelenggara Orkestrasi Program Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (OC LIKS) pada tanggal 6 Mei 2026 di Jakarta. Dalam pembahasan tersebut, OJK mendorong komitmen kolaborasi yang lebih kuat dari seluruh anggota OC LIKS agar sinergi dapat diimplementasikan hingga tingkat daerah dan diikuti dengan penguatan kolaborasi melalui penyelenggaraan kegiatan bersama secara berkala, termasuk pelaksanaan event besar keuangan syariah yang melibatkan seluruh sektor. Upaya yang dilakukan ditujukan untuk mendorong peningkatan pemahaman dan pendalaman pasar keuangan syariah melalui upaya perluasan akses keuangan syariah bagi masyarakat. Program peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah ke depan diharapkan mendapatkan dukungan seluruh pihak baik dalam pelaksanaannya maupun dalam pemberitaan dan penyebaran informasi keuangan syariah, khususnya melalui media sosial, dengan menonjolkan nilai dan keutamaan keuangan syariah guna meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat.

D.  Penguatan Tata Kelola

Dalam rangka penguatan tata kelola dan penegakan integritas di sektor jasa keuangan untuk memperkokoh kemajuan industri jasa keuangan ke depan, OJK telah melakukan berbagai langkah penguatan integritas antara lain:

1. Peningkatan kompetensi dan kualitas SDM dalam menjalankan fungsi pengawasan SJK terus diperkuat melalui kerja sama OJK dan BPK RI sejak tahun 2023 melalui pelatihan Quality Control & Quality Assurance (QCQA) yang diselenggarakan pada 18- 21 Mei 2026. Pelatihan ini memperkuat kualitas pengawasan (PKP) di OJK melalui penyelarasan pemahaman kualitas sesuai best practice , kemampuan SDM fungsi pengawasan, dan peningkatan kualitas pengawasan OJK sehingga diharapkan dapat dan OJK, serta mengidentifikasi potensi permasalahan pada LJK lebih dini.
2. OJK melakukan penyempurnaan Standar Audit Internal melalui forum GRC di BI, LPS, dan Kementerian Keuangan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai standar Global Internal Audit Standards (GIAS; atau IPPF 2024), yang merupakan penyesuaian dari International Professional Practices Framework (IPPF) 2017. Forum GRC yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2026 ini membahas pengaturan terkait definisi Board dan Manajemen Senior, Piagam Audit Internal, peran Chief Audit Executive (CAE), strategi Audit Internal, serta perubahan area yang signifikan terhadap tata kelola, peran, struktur, dan praktik audit internal.
3. Penyelenggaraan Kelas SPARK (Saluran Pembelajaran ARK) bagi internal OJK, kementerian/lembaga, asosiasi, akademisi, serta lembaga jasa keuangan sebagai upaya peningkatan budaya kepatuhan khususnya dalam menghadapi risiko keamanan siber di sektor jasa keuangan. Kegiatan ini dihadiri oleh 9.916 peserta dari internal OJK, kementerian/lembaga, dan pemangku kepentingan terkait. OJK senantiasa mendorong peningkatan kapasitas dan kesadaran industri dalam membangun sistem pengendalian yang lebih efektif, memperkuat integritas, dan menjaga kepercayaan masyarakat serta stabilitas sistem keuangan.
4. Penguatan integritas budaya melalui SPARK Class on Campus (SPARK Camp) di 3 universitas di wilayah Yogyakarta, Purwokerto, dan Surakarta yang menghadirkan sekitar 5.000 peserta dengan tema “The Guardian of Governance”. SPARK Camp adalah upaya untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara OJK dengan civitas akademika dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa untuk melakukan praktik dan tantangan Governance, Risk, and Compliance (GRC) di Sektor Jasa Keuangan (SJK).
5. OJK menekankan pentingnya penerapan tata kelola dalam mencapai tujuan pembangunan dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pelaporan keuangan berkelanjutan melalui forum Finance Dialogue yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada. OJK pentingnya peran akuntan dalam memastikan informasi keinginan yang disusun secara akuntabel agar dapat digunakan untuk mendukung keputusan yang lebih baik.

E. Penegakan Ketentuan di SJK dan Perkembangan Penyidikan

Dalam pelaksanaan fungsi penyidikan, sampai dengan 31 Mei 2026, Penyidik ​​OJK telah menyelesaikan total 181 perkara yang terdiri dari 143 perkara PBKN, 9 perkara PMDK, 24 perkara PPDP dan 5 perkara PVML. Selanjutnya jumlah perkara yang telah diputuskan pengadilan sebanyak 156 perkara diantaranya 153 perkara telah mempunyai ketetapan hukum tetap ( in kracht ) dan 3 perkara masih dalam tahap banding. Penyidik ​​OJK senantiasa berkoordinasi secara aktif dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya dalam penyelesaian proses penyidikan melalui kerja sama dalam penegakan hukum SJK. (V24/RT)