VIRAL24.CO.ID – MEDAN — Anggota DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung, mendorong manajemen Rumah Sakit (RS) Pirngadi Medan agar mampu mandiri dalam pengelolaan keuangan, seiring statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Menurutnya, sebagai BLUD, RS Pirngadi tidak seharusnya lagi bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menutup biaya operasional.
“Kalau sudah BLUD, harus bisa mandiri menghasilkan pendapatan. Jangan lagi bergantung pada APBD untuk menutupi belanja,” ujar Henry dalam rapat evaluasi kinerja triwulan I tahun anggaran 2026 di DPRD Medan, Rabu (15/4/2026).
Dalam rapat tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RS Pirngadi, dr Mardohar Tambunan, memaparkan kondisi rumah sakit yang dinilai belum mampu bersaing dengan rumah sakit swasta. Pendapatan yang diperoleh juga belum mampu menutupi belanja operasional, dengan selisih sekitar Rp5 miliar.
Menanggapi hal itu, Henry mempertanyakan sumber penutupan defisit tersebut.
“Kalau ada kekurangan Rp5 miliar, dari mana ditutupi?” tanyanya.
Mardohar menjelaskan, kekurangan tersebut ditutupi melalui APBD Pemerintah Kota Medan.
Henry menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius, mengingat prinsip BLUD menuntut kemandirian dalam pengelolaan keuangan. Selain persoalan keuangan, rapat juga mengungkap rendahnya tingkat hunian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) yang hanya sekitar 50 persen dari total kapasitas sekitar 500 tempat tidur.
Henry mendesak manajemen RS Pirngadi melakukan pembenahan secara menyeluruh, termasuk peningkatan kualitas layanan agar mampu bersaing. Ia juga mendorong agar rujukan pasien dari puskesmas diprioritaskan ke rumah sakit milik Pemko Medan, seperti RS Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar.
Selain itu, Henry menyarankan Pemerintah Kota Medan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan dokter spesialis guna menarik dan mempertahankan tenaga medis di RS Pirngadi. (Vin)
