VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, Fauzi, meminta Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, segera menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat, khususnya terkait persoalan parkir dan banyaknya lampu penerangan jalan umum (PJU) yang dilaporkan padam di sejumlah titik.
Menurut Fauzi, hingga kini persoalan parkir di Kota Medan belum tertangani secara optimal. Ia menilai praktik pungutan parkir yang tidak sesuai ketentuan masih ditemukan di lapangan, dengan tarif Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp4.000 untuk mobil.
“Kita melihat Tim Cakrawala terus aksi di lapangan, tapi nyatanya permasalahan masih terus ada. Artinya penindakan selama ini cuma seremonial. Wali Kota harus peduli dengan kondisi ini. Kasihan masyarakat yang terus jadi korban. Belum lagi ada yang kehilangan sepeda motor saat parkir,” kata Fauzi kepada wartawan, Rabu (5/8/2026).
Anggota Komisi I DPRD Kota Medan itu juga menilai keluhan masyarakat terkait lampu jalan padam hingga kini belum mendapat penanganan yang memadai.
“Hampir di setiap Sosper dan Reses masyarakat mengeluhkan banyaknya lampu jalan yang padam. Mereka khawatir beraktivitas pada malam hingga dini hari karena rawan menjadi korban kejahatan. Sampai sekarang tindak lanjutnya belum terlihat. Wali Kota perlu memastikan persoalan ini segera ditangani,” ujarnya.
Selain itu, Fauzi menyoroti informasi yang beredar di media sosial mengenai sejumlah pekerjaan dan pengadaan di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan. Ia meminta pemerintah memberikan penjelasan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi.
“Sampai sekarang belum ada penjelasan terkait informasi yang berkembang di media sosial, mulai dari dugaan pengondisian pemenang proyek strategis hingga pengadaan yang dinilai rentan disalahgunakan. Pemerintah perlu memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan polemik,” katanya.
Fauzi menegaskan, Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan akan mengawal persoalan tersebut untuk memastikan seluruh kegiatan di Dishub berjalan sesuai ketentuan dan prinsip transparansi.
Ia juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Inspektorat melakukan audit terhadap pelaksanaan pekerjaan di Dishub Kota Medan.
“Kami ingin seluruh proses berjalan transparan tanpa praktik yang merugikan masyarakat. Wali Kota juga sebaiknya tidak hanya menerima laporan, tetapi meninjau langsung kondisi di lapangan agar setiap kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Vin)
