VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumatera Utara (Sumut) memperkuat langkah strategis dalam menegakkan peraturan daerah (Perda) dengan pendekatan yang lebih preventif, persuasif, dan edukatif.
Upaya tersebut mencakup deteksi dini potensi gangguan ketertiban umum, pembinaan terhadap tempat hiburan malam, kolaborasi lintas instansi, hingga pembentukan karakter pelajar melalui program Satpol PP Mitra Pelajar.
Kepala Satpol PP Sumut, Moettaqin Hasrimi, melalui Kabid Penegakan Perundang-undangan, JE Bangun, menegaskan bahwa deteksi dini menjadi fondasi utama dalam menjaga ketertiban umum di wilayah Sumut.
“Kami rutin memantau daerah-daerah yang dinilai rawan terhadap gangguan ketertiban. Ini bagian dari upaya kami agar masalah dapat dicegah sebelum membesar,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (28/10/25).
JE Bangun menjelaskan, Satpol PP bekerja sama dengan Kesbangpol dalam memetakan wilayah yang berpotensi menimbulkan gangguan sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba dan aktivitas usaha tanpa izin. Arahan dari Pak Gubernur jelas, kita harus tahu lebih dulu di mana potensi gangguan bisa muncul, katanya.
Deteksi dini tersebut juga diperkuat melalui patroli gabungan bersama TNI dan Polri, serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, langkah ini tidak hanya sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Penegakan ketertiban memerlukan kolaborasi antarinstansi agar langkah di lapangan lebih efektif dan terukur,” tegasnya.
Selain pengawasan lapangan, Satpol PP Sumut menerapkan pendekatan persuasif terhadap dunia usaha. Salah satunya melalui pembinaan dan penyuluhan kepada pengelola tempat hiburan malam, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Perizinan.
“Kami tidak serta-merta menindak. Sebelum itu, kami lakukan pembinaan agar pelaku usaha memahami aturan yang berlaku,” ungkapnya.
JE Bangun menambahkan, langkah pembinaan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, terutama setelah penertiban beberapa tempat hiburan malam di Medan. Pendekatan edukatif ini penting agar pengusaha sadar akan tanggung jawab hukumnya, bukan sekadar takut terhadap razia, jelasnya.
Ia juga menilai dialog terbuka antara Satpol PP dan pelaku usaha terbukti efektif. Forum ini menjadi sarana bagi pengelola untuk menyampaikan kendala di lapangan, sementara pemerintah memberikan panduan hukum yang jelas. Kami ingin menegakkan aturan tanpa menimbulkan keresahan sosial, ujarnya.
Langkah pembinaan tersebut disertai dengan sinergi lintas OPD. Satpol PP berkoordinasi dengan Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), serta dengan Kesbangpol dalam mencegah potensi konflik sosial. Setiap penertiban harus dilakukan secara manusiawi dan berkeadilan. Prinsip kami, ketertiban harus dibangun lewat sinergi, bukan kekerasan, tegasnya.
Selain di ranah publik dan usaha, Satpol PP Sumut juga aktif menanamkan kesadaran hukum sejak dini melalui program Satpol PP Mitra Pelajar. Program ini dilaksanakan di berbagai SMA di Medan dan kabupaten lain, bertujuan menanamkan nilai ketertiban dan disiplin pada generasi muda.
“Kami datang langsung ke sekolah untuk memberi penyuluhan tentang bahaya narkoba, geng motor, dan perilaku negatif lainnya,” ujar JE Bangun.
Ia menilai edukasi kepada pelajar merupakan bentuk investasi sosial jangka panjang. Anak muda adalah aset bangsa. Jika sejak sekolah mereka memahami arti ketertiban, maka Sumut akan memiliki generasi yang taat aturan dan peduli terhadap lingkungan sosial, ujarnya.
Satpol PP juga menggandeng Linmas untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) di sejumlah daerah. Program ini bertujuan memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah. Masyarakat harus ikut terlibat. Ketertiban bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama, tambahnya.
Di akhir keterangannya, JE Bangun menegaskan bahwa Satpol PP Sumut akan terus memperkuat tiga pendekatan utama: deteksi dini, pembinaan humanis, dan edukasi masyarakat.
“Kami ingin penegakan perda tidak hanya soal tindakan tegas, tetapi juga pembinaan dan pencegahan. Karena yang paling penting bukan seberapa banyak kita menindak, tetapi seberapa damai masyarakat yang kita jaga,” tutupnya. (V24/RT)
