VIRAL24.CO.ID – MEDAN — Sejumlah fraksi DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan memastikan Rancangan APBD (RAPBD) 2027 benar-benar menjawab persoalan masyarakat. Efektivitas belanja, peningkatan PAD, penanganan banjir, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan hingga transportasi publik menjadi sejumlah sorotan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Medan.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (5/10/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.
Fraksi Partai Gerindra melalui Dame Dumasari Hutagalung menegaskan APBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen politik anggaran yang bersumber dari uang rakyat dan harus kembali kepada masyarakat melalui pelayanan serta pembangunan nyata.
Gerindra meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mampu menjelaskan penggunaan anggaran secara konkret, mulai dari besaran anggaran, peruntukan, output yang dihasilkan, pendapatan yang diperoleh, hingga manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai anggaran OPD meningkat tetapi persoalan masyarakat tidak berubah,” tegas Dame.
Gerindra juga meminta Pemko Medan mengevaluasi kegiatan seremonial, belanja barang dan jasa, serta program yang sulit diukur hasilnya. Jika efisiensi anggaran dilakukan, fraksi tersebut meminta pengurangan diarahkan pada pemborosan dan bukan pada pelayanan kepada masyarakat.
Pada sektor infrastruktur, Gerindra menyoroti penanganan banjir. Keberhasilan program, menurut fraksi tersebut, tidak cukup diukur dari serapan anggaran, tetapi harus dilihat dari jumlah titik banjir yang berhasil ditangani dan besaran anggaran yang digunakan.
Sorotan serupa disampaikan terhadap program pengentasan kemiskinan. Kinerja Dinas Sosial dinilai tidak semestinya hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari jumlah keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan dan menjadi mandiri.
Sektor pendidikan dan kesehatan juga diminta tidak berhenti pada pembangunan gedung maupun penyediaan fasilitas. Gerindra mendorong agar anggaran mampu menghasilkan pendidikan berkualitas dan pelayanan kesehatan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Untuk program BRT Mebidang, Gerindra meminta indikator keberhasilan diarahkan pada peningkatan penggunaan transportasi publik serta kontribusinya dalam mengurangi kemacetan, bukan sekadar jumlah halte dan armada yang tersedia.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat melalui Muslim menilai penyusunan APBD 2027 harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah secara proporsional dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta kesejahteraan publik.
Demokrat mencermati pendapatan Kota Medan 2027 yang diproyeksikan sekitar Rp6,9 triliun atau turun 1,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, PAD diproyeksikan meningkat 4,28 persen menjadi sekitar Rp4,1 triliun.
Fraksi Demokrat mendorong Pemko Medan memperkuat koordinasi fiskal dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Optimalisasi aset daerah dan BUMD juga dinilai perlu dilakukan agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.
Belanja daerah 2027 yang diproyeksikan sekitar Rp7,1 triliun atau meningkat 2,29 persen dibandingkan APBD 2026 turut menjadi perhatian. Demokrat menilai efisiensi belanja harus tetap diiringi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Fraksi tersebut juga meminta penjelasan terkait perubahan alokasi anggaran sejumlah OPD dari KUA-PPAS yang sebelumnya telah disepakati, antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, serta Dinas Tenaga Kerja.
Demokrat turut menyoroti kualitas pelayanan sejumlah OPD yang dinilai belum maksimal, termasuk keramahan aparatur dalam melayani masyarakat. Fraksi tersebut meminta RAPBD 2027 mampu menjawab berbagai persoalan publik dengan menempatkan pengentasan kemiskinan dan pengangguran sebagai salah satu prioritas.
Sedangkan Fraksi Partai NasDem melalui Faisal Arbi menekankan agar aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam penyusunan APBD 2027. Aspirasi tersebut mencakup perbaikan jalan lingkungan, akses air bersih, pelayanan kesehatan yang adil, pendidikan yang tidak membebani orang tua, serta bantuan sosial yang tepat sasaran.
NasDem juga meminta perhatian terhadap keberlangsungan UMKM dan pedagang kecil yang menghadapi kenaikan biaya usaha serta perubahan daya beli masyarakat.
Di sektor kesehatan, NasDem meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Keberhasilan UHC, menurut fraksi tersebut, tidak cukup diukur dari status kepesertaan masyarakat, tetapi juga dari kemampuan warga memperoleh pelayanan ketika membutuhkan.
Persoalan rujukan, ketersediaan kamar rawat inap, penumpukan pasien di IGD, hingga keterbatasan ICU dinilai perlu mendapat perhatian dalam kebijakan anggaran kesehatan Kota Medan.
Berbagai pandangan fraksi tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda APBD Kota Medan 2027. Masukan DPRD diharapkan menjadi bahan bagi Pemko Medan untuk menyempurnakan rancangan anggaran agar lebih efektif, efisien, transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengikuti secara langsung penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD sebagai bagian dari proses pembahasan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027. (V24/ART/RT)
