Pemko Medan Hapus Denda dan Beri Diskon 50 Persen Tunggakan PBB

Medan0 views

VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Pemerintah Kota Medan menyiapkan stimulus ekonomi berupa pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2027 bagi wajib pajak dengan nilai ketetapan di bawah Rp100.000 per tahun. Selain itu, Pemko Medan memberikan diskon 50 persen untuk tunggakan PBB-P2 tahun 2026 dan tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan tersebut diperkirakan menyasar 61.376 objek pajak di Kota Medan. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengatakan, pembebasan PBB tahun 2027 akan diberlakukan secara otomatis tanpa mengharuskan wajib pajak mengajukan permohonan.

“Pada 2027, wajib pajak PBB dengan nominal di bawah Rp100.000 akan digratiskan. Untuk tahun-tahun sebelumnya diberikan diskon sebesar 50 persen,” ujar Rico Waas di Balai Kota Medan, Kamis (19/11/2026).

Pembebasan tersebut akan langsung tercatat dalam sistem Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui penerbitan elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (e-SPPT) dengan ketetapan sebesar nol rupiah.

Berdasarkan data Bapenda, total nilai PBB yang dibebaskan mencapai Rp3,85 miliar. Program ini terutama menyasar masyarakat pemilik rumah dan tanah berukuran kecil dengan rata-rata ketetapan PBB sekitar Rp63.000 per tahun.

Sementara itu, potongan 50 persen diberikan dari pokok pajak untuk tunggakan PBB-P2 tahun 2026 dan tahun-tahun sebelumnya yang nilainya di bawah Rp100.000. Pemko Medan juga menghapus sanksi dan denda atas tunggakan tersebut, dengan ketentuan wajib pajak melunasinya paling lambat 31 Desember 2027.

Didampingi Pj Sekda Erfin Fachrurrazi, Kepala Bapenda M Agha Novrian, Kepala Dinas Kominfo Arrahmaan Pane, Kasatpol PP M Yunus, Kabag Tapem Rudy Asriandy, dan Kabag Prokopim Arafat Syam, Rico menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam memberikan keringanan kepada masyarakat, khususnya kelompok ekonomi yang membutuhkan dukungan.

Menurutnya, stimulus tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi daerah.

Meski memberikan keringanan pajak, Rico menegaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi prioritas. Karena itu, Bapenda diminta memperkuat intensifikasi dan digitalisasi perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus mencegah kebocoran pajak.

Berdasarkan sebaran penerima manfaat, jumlah objek pajak terbanyak berada di Kecamatan Medan Labuhan sebanyak 12.829 objek, disusul Medan Belawan dengan 10.109 objek. Penerima manfaat lainnya tersebar di Kecamatan Medan Tuntungan dan Medan Marelan. (Vin)

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *