VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Sumatera Utara, Poppy Marulita Hutagalung, memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara tengah menyiapkan strategi jangka menengah dan panjang untuk menekan laju inflasi daerah, terutama dari sektor pangan yang kerap dipicu oleh komoditas cabai merah.
Menurutnya, setelah melakukan berbagai intervensi jangka pendek seperti pasar murah, tanam serentak, dan operasi pasar, kini Pemprov Sumut akan berfokus memperpendek rantai tata niaga cabai serta meningkatkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam ekosistem distribusi pangan.
“Kita juga masuk pada tata niaga. Nanti BUMD akan berperan memperpendek rantai tata niaga, mulai dari hulu ekosistem hingga tahap industrialisasi,” ujar Poppy Hutagalung dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (10/10/2025).
Ia menegaskan, industrialisasi produk pertanian, termasuk cabai, menjadi langkah strategis agar Sumut tidak terus bergantung pada pasokan luar provinsi, seperti cabai gunung dari Jember yang sempat diimpor untuk menekan harga di pasar lokal.
“Ke depan, kita akan mulai kampanye penggunaan cabai bubuk, agar pola konsumsi masyarakat tidak hanya bergantung pada cabai segar. Produk olahan seperti cabai kering atau bubuk akan menjadi bagian dari perubahan ekosistem konsumsi,” jelasnya.
Poppy menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi jangka menengah Pemprov Sumut yang kini mulai mengimplementasikan program Jaskop dan Solar Dryer Dome (SDD)—inovasi pengeringan hasil pertanian yang digagas oleh Gubernur dalam kerangka Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
“Program Jaskop dan SDD sudah kita anggarkan di tahun 2025 dan akan berlanjut pada 2026. Dengan adanya SDD, cabai bisa dikeringkan dan diolah menjadi produk turunan, sehingga tidak lagi membebani inflasi saat panen raya atau paceklik,” tuturnya.
Selain itu, Pemprov Sumut juga tengah mengembangkan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan antar kabupaten/kota. Meski demikian, Poppy mengakui mekanisme insentif dan sistem rambu-rambu dalam KAD tersebut masih perlu diperjelas.
“KAD ini sudah berjalan, tetapi intervensi dan rambu-rambunya belum jelas. Belum ada punishment maupun reward, masih bergantung pada komitmen masing-masing pihak. Kami sedang menyusun skema insentif agar lebih menarik,” katanya.
Lebih lanjut, pengawasan di lapangan juga diperketat melalui koordinasi bersama Satgas Pangan, guna mencegah terjadinya distorsi harga yang dilakukan oleh spekulan, terutama di tingkat pedagang besar atau pengepul.
Poppy berharap, serangkaian langkah tersebut dapat menekan inflasi di Sumut yang belakangan tercatat sebagai salah satu yang tertinggi secara nasional, sekaligus memperkuat daya tahan pangan lokal melalui inovasi, efisiensi tata niaga, dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat.
“Kita tidak bisa hanya reaktif dengan operasi pasar. Harus mulai membangun sistem pangan yang efisien, inovatif, dan berkeadilan dari hulu ke hilir,” pungkasnya. (V24/RT)
