VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus, S.E., M.AP., menegaskan bahwa wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat dan dikembalikan kepada DPRD merupakan sebuah kemunduran demokrasi. Ia menilai wacana tersebut berpotensi merampas hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya.
Oleh karena itu, Robi Barus menegaskan sikap PDI Perjuangan yang secara tegas menolak wacana tersebut dan meminta agar mekanisme Pilkada langsung oleh rakyat tetap dipertahankan sebagaimana yang telah berjalan selama ini.
“Wacana Pilkada dipilih oleh DPRD merupakan kemunduran demokrasi dan merampas hak pilih rakyat. Sikap PDI Perjuangan tegas, kami menolak segala bentuk kebijakan yang mengkerdilkan nilai-nilai demokrasi di negeri ini,” ujar Robi Barus kepada wartawan, Jumat (9/1/2025).
Menurutnya, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk mengalihkan Pilkada langsung ke mekanisme pemilihan oleh DPRD, termasuk alasan besarnya anggaran pelaksanaan Pilkada maupun alasan lainnya.
“Tidak ada alasan yang bisa membenarkan itu, termasuk soal anggaran. Tidak ada yang lebih berharga daripada menjaga nilai-nilai demokrasi dan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya,” katanya.
Robi Barus juga mengingatkan bahwa rakyat Indonesia telah melalui perjuangan panjang untuk mengubah sistem pemilihan presiden dan kepala daerah dari mekanisme DPR/DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat.
“Perjuangan itu harus kita ingat dan hargai. Semua dilakukan demi memperjuangkan hak rakyat dalam memilih pemimpinnya. Rakyat berhak memilih wakil rakyat dan juga berhak memilih pemimpinnya, baik di tingkat nasional maupun daerah. Jangan rampas hak rakyat dengan alasan apa pun,” tegasnya.
Menanggapi maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah hasil Pilkada langsung, Robi Barus menilai hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menghapus hak pilih rakyat. Ia menegaskan tidak ada jaminan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD akan bebas dari praktik korupsi.
“Kalau ada tikus di lumbung padi, tikusnya yang dibasmi, bukan lumbung padinya yang dibakar. Tidak ada kebijakan yang sempurna, tetapi kesalahan terbesar adalah merampas hak rakyat,” pungkasnya. (Vin)
