VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengirim 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke wilayah terdampak bencana terberat di Sumatera, yakni Aceh Tamiang dan Aceh Utara, pada 3 Januari 2026. Penugasan ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan pemerintahan desa pascabencana.
Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Mendagri menjelaskan, para praja IPDN akan membantu pembersihan wilayah terdampak sekaligus menghidupkan kembali fungsi pemerintahan desa yang lumpuh akibat banjir.
“Dari total 22 desa yang hilang akibat banjir di tiga provinsi di Sumatera, 13 desa berada di Aceh Tamiang dan Aceh Utara,” ujar Tito Karnavian.
Ia juga mengungkapkan bahwa dari 1.580 kantor desa yang terdampak bencana di tiga provinsi, 1.455 kantor desa berada di Provinsi Aceh. Kondisi tersebut mendorong Kemendagri mengambil langkah cepat agar pelayanan pemerintahan desa dapat kembali berjalan.
“Tugas praja IPDN ini ada dua. Pertama membantu pembersihan wilayah terdampak, dan kedua menghidupkan kembali pemerintahan desa,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan bahwa penugasan 1.054 praja IPDN tersebut dirancang dengan skema menyerupai kuliah kerja nyata (KKN). Melalui skema ini, para praja diharapkan dapat bersentuhan langsung dengan kondisi sosial masyarakat sekaligus berkontribusi nyata dalam percepatan pemulihan daerah terdampak bencana.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga menegaskan bahwa Kemendagri telah menerjunkan tim untuk memberikan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi warga terdampak bencana di tiga provinsi, mengingat banyak masyarakat kehilangan dokumen penting akibat banjir dan longsor.
Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri telah merestorasi 63.230 dokumen kependudukan, terdiri atas KTP-el, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian.
“Sejak 25 November, kami telah mengirim sembilan tim Dukcapil, masing-masing tiga tim di setiap daerah. Dari pemantauan kami, terdapat tiga daerah yang layanan Dukcapilnya sempat tidak berjalan, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa. Seluruh layanan ini diberikan secara gratis,” tuturnya.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko PMK Pratikno, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.
Kehadiran para pejabat lintas kementerian dan lembaga tersebut menegaskan sinergi pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan serta pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera. (V24/M.Rambe)
