VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Medan atas raihan dua penghargaan nasional menjelang peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30.
Apresiasi tersebut disampaikan Rico Waas usai memimpin upacara peringatan Hari Otda ke-30 dan membacakan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di halaman Kantor Wali Kota Medan, Senin (27/4/2026).
“Ini bukan karya saya semata, tetapi hasil kerja tim seluruh jajaran Pemko Medan, mulai dari OPD, camat, lurah hingga ASN. Terima kasih untuk kita semua,” ujarnya.
Upacara tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Wiriya Alrahman, pimpinan perangkat daerah, camat, serta ASN di lingkungan Pemko Medan.
Rico menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan orientasi utama pada pelayanan masyarakat.
Dalam beberapa hari terakhir, Pemko Medan meraih penghargaan Excellent City in Digital Public Services Transformation serta peringkat kedua kategori Creative Financing dari 154 kabupaten/kota se-Sumatera.
Penghargaan di bidang transformasi digital diberikan atas keberhasilan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk implementasi Smarttax dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang mendorong transparansi dan efisiensi layanan publik.
Sementara itu, capaian Creative Financing menunjukkan kemampuan Pemko Medan dalam mengelola pembiayaan alternatif, seperti penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
“Yang terpenting bukan penghargaan, tetapi bagaimana manfaatnya dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih cepat, baik, dan responsif,” tegasnya.
Dalam amanat Mendagri yang dibacakannya, Rico menyampaikan bahwa peringatan Hari Otda merupakan momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Mendagri juga menyoroti pentingnya integrasi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah guna menghindari tumpang tindih program serta meningkatkan efektivitas pembangunan.
Selain itu, pemerintah daerah didorong melakukan reformasi birokrasi berbasis hasil (outcomes) yang didukung digitalisasi dan inovasi.
Di sisi lain, pemerintah daerah diminta memprioritaskan pemenuhan layanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi, serta penguatan sumber daya manusia. (Vin)
