VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumatera Utara (Sumut), Asren Nasution, mengungkap fakta mengejutkan terkait maraknya gelandangan dan pengemis (gepeng) di berbagai ruas jalan utama Kota Medan dan sejumlah daerah lain di Sumut.
Menurut Asren, tidak semua individu yang terlihat mengemis di pinggir jalan benar-benar berasal dari kelompok miskin atau terlantar.
“Kami baru bisa melakukan penanganan ketika mereka sudah masuk ke panti kami. Tapi kalau masih berada di pinggir jalan, itu merupakan ranah Satpol PP serta pemerintah kota atau kabupaten,” ujar Asren di Kantor Gubernur Sumut, Senin (13/10/2025).
Ia menjelaskan, setelah Satpol PP menyerahkan para gepeng kepada Dinas Sosial, pihaknya akan melakukan asesmen untuk memastikan apakah mereka benar-benar tergolong gelandangan dan pengemis atau bukan.
Namun, yang paling mengejutkan, Asren mengungkapkan bahwa hasil asesmen di sejumlah kasus justru menunjukkan adanya indikasi keberadaan pihak-pihak yang bukan gepeng sesungguhnya, melainkan “intelijen.”
“Mohon maaf, bisa jadi bukan gepeng, tapi intelijen. Karena itu, kami tidak bisa asal menampung atau langsung memasukkan semua orang ke panti tanpa proses verifikasi,” ungkap Asren dengan nada serius.
Pernyataan ini memicu tanda tanya di kalangan publik: siapa yang dimaksud dengan “intelijen” tersebut? Apakah yang dimaksud adalah aparat resmi yang tengah melakukan pemantauan, atau pihak lain yang menggunakan modus gepeng untuk kepentingan tertentu?
Asren menegaskan, Dinas Sosial tidak bekerja sendiri dalam penanganan masalah sosial seperti gepeng dan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara sejak 8 Maret 2024, dengan Gubernur Sumut sebagai penanggung jawab dan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut sebagai ketua.
“Persoalan kemiskinan bukan hanya domain Dinas Sosial. Semua OPD memiliki program pengentasan kemiskinan yang dikolaborasikan dalam satu forum, agar fenomena sosial seperti ini dapat dibahas secara komprehensif,” tambahnya.
Meski demikian, fenomena gepeng di lapangan justru terus meningkat, terutama di simpang lampu merah dan pusat-pusat perbelanjaan Kota Medan.
Masyarakat menilai, jika benar ada pihak tertentu yang memanfaatkan modus gepeng dengan kedok “intelijen,” maka diperlukan langkah tegas dan transparan agar isu ini tidak sekadar menjadi rumor yang menutupi lemahnya koordinasi antarinstansi dalam menangani persoalan sosial di Sumut. (V24/RT)
