DPRD Medan Dorong Pimpinan Dinkes dan RS Pirngadi Segera Definitif

Politik11 views

VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Anggota Komisi I DPRD Kota Medan Margaret MS menyoroti kepemimpinan pelaksana tugas (Plt) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan dan RSUD Dr. Pirngadi Medan. Ia mendorong Pemerintah Kota Medan segera mengisi jabatan pimpinan secara definitif agar pelayanan dan pengambilan kebijakan di sektor kesehatan dapat berjalan optimal.

Margaret menilai jabatan Plt memiliki keterbatasan kewenangan sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas pelayanan dan pelaksanaan program.

“Dengan jabatan sebagai Plt pasti dapat menghambat pelayanan kesehatan yang maksimal. Karena seorang pejabat hanya Plt tidak boleh mengambil kebijakan dan memiliki keterbatasan wewenang,” ujar Margaret kepada wartawan, Kamis (1/10/2026).

Menurut Margaret, Pemko Medan tidak hanya perlu segera menetapkan pimpinan definitif Dinkes dan RSUD Dr. Pirngadi, tetapi juga memastikan jabatan pada unit pelayanan teknis, termasuk puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu), tidak terlalu lama diisi pejabat berstatus Plt. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kepastian kepemimpinan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan sektor kesehatan merupakan salah satu program prioritas Pemko Medan sehingga aspek kebijakan, penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan perlu mendapat perhatian.

“Maka terkait kebijakan dan sarana prasarana serta peningkatan SDM tenaga medis supaya menjadi perhatian khusus Wali Kota Medan,” katanya.

Margaret menyebut berdasarkan informasi yang diterimanya, Dinkes Kota Medan dan RSUD Dr. Pirngadi saat ini masih dipimpin pejabat Plt dan kondisi tersebut telah berlangsung lebih dari enam bulan. Ia menilai Pemko Medan perlu mengevaluasi kondisi tersebut serta memastikan pengisian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk itu, Margaret meminta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas segera mengambil langkah terkait pengisian jabatan pimpinan di sektor kesehatan. Menurutnya, kepastian pejabat definitif diperlukan agar program peningkatan pelayanan kesehatan, pengelolaan fasilitas, serta pembinaan tenaga medis dapat berjalan lebih efektif dan berkesinambungan. (Vin)

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *