VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, menilai masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, memiliki tingkat literasi politik yang tinggi serta kepekaan mendalam terhadap dinamika kekuasaan nasional, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan konteks globalisasi.
Menurutnya, isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka bukanlah sesuatu yang sulit dipahami oleh publik Sumatera Utara.
“Masyarakat di sini well-informed. Mereka tahu cara membaca situasi politik nasional dan memahami relasi kuasa yang bermain di baliknya,” ujar Shohibul Anshor Siregar di Medan, Selasa (7/10).
Ia menilai, kehadiran tiga penulis buku Jokowi’s White Paper — Roy Suryo, Rismon H. Sianifar, dan Tifa — yang dijadwalkan hadir di Medan pada 10 Oktober mendatang, akan menjadi momentum penting dalam konsolidasi sosial masyarakat. Itu semacam social consolidation untuk meneguhkan harapan masyarakat bahwa penegakan supremasi hukum masih mungkin terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, jelasnya.
Namun, Siregar menambahkan, publik juga menyadari bahwa banyak partai politik saat ini masih bersikap “wait and see” terkait arah pemerintahan ke depan. Rakyat tahu partai-partai sedang berhitung untung-rugi politik. Sikap seperti itu memuakkan. Revolusi keadaan memang berisiko, tetapi rakyat sadar banyak kekuatan institusional pemerintah masih ambivalen — antara ingin tetap berorde Jokowi atau berorde Prabowo, tegasnya.
Ia menilai, kegelisahan terbesar masyarakat kini tertuju pada tanda-tanda bahwa era pemerintahan Prabowo mulai kehilangan harapan perubahan yang dahulu dijanjikan.
“Masyarakat Sumatera Utara ingin melangkah lebih maju. Mereka tidak ingin trauma nasional selama satu dekade pemerintahan Jokowi dilupakan. Peristiwa itu harus ditelaah secara hukum agar menjadi pelajaran kebangsaan,” paparnya.
Menurut Siregar, refleksi penting yang kini muncul di tengah masyarakat Sumatera Utara adalah pertanyaan mendasar. Mengapa bangsa sebesar Indonesia bisa begitu naif selama sepuluh tahun terakhir, dan bagaimana agar hal memilukan itu tidak terulang?
Ia juga mengingatkan bahwa isu ini tidak berdiri sendiri. Ada anatomi kasus yang lebih luas. Sebagaimana pernah diungkap oleh mantan perwira intelijen, Kolonel Sri Radjasa, skenario eksternal untuk memecah Indonesia bukan isapan jempol. Ini serius dan harus menjadi bagian dari kesadaran nasional, ujarnya.
Shohibul Anshor menegaskan, masyarakat Sumatera Utara kini telah berada pada fase kedewasaan politik yang menuntut keberanian negara menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Inilah saatnya supremasi hukum berdiri tegak. Bukan sekadar untuk menghukum masa lalu, tapi untuk memastikan masa depan bangsa tidak lagi dikelabui, pungkasnya. (V24/RT)
