VIRAL24.CO.ID – TAPANULI UTARA — Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Tapanuli Utara untuk mengawasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sekaligus mendorong percepatan pemulihan dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Rombongan yang dipimpin Dr. Saleh Partaonan Daulay itu diterima Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Kamis (3/9/2026). Pertemuan tersebut membahas akses pembiayaan bagi pelaku usaha serta potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan.
Dalam pertemuan itu, Bupati Jonius memaparkan potensi ekonomi Tapanuli Utara yang bertumpu pada sektor pertanian, industri kerajinan ulos dan pariwisata religi. Pemkab juga terus mendorong mekanisasi pertanian dan hilirisasi komoditas unggulan, seperti kopi, jagung dan durian lokal, untuk meningkatkan nilai tambah produk.
“Fokus utama kami adalah membawa Tapanuli Utara menuju daerah yang bertani dan modern. Melalui program mekanisasi dan hilirisasi, kami ingin memfasilitasi para petani dan pengrajin agar produktivitas serta kesejahteraan mereka semakin meningkat,” ujar Jonius.
Selain pengembangan sektor produktif, Pemkab Tapanuli Utara menyampaikan aspirasi pelaku usaha terkait kendala permodalan. Pemerintah daerah menyatakan siap memberikan pendampingan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten agar akses pembiayaan dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan mendorong pertumbuhan usaha masyarakat.
Ketua Tim Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan, KUR merupakan instrumen pembiayaan yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil. Karena itu, perbankan diminta menjalankan ketentuan penyaluran KUR tanpa memberikan persyaratan tambahan yang dapat menyulitkan masyarakat.
“Penyaluran KUR untuk plafon hingga Rp100 juta tidak boleh memakai agunan tambahan. KUR ini dirancang untuk mengembangkan ekonomi rakyat kecil, sehingga aksesnya harus dipermudah agar perekonomian masyarakat di daerah bisa bangkit,” tegas Saleh.
Komisi VII DPR RI juga mendorong agar pengawasan penyaluran KUR diperkuat sehingga pembiayaan benar-benar menjangkau pelaku UMKM yang membutuhkan. Kemudahan akses permodalan dinilai penting untuk mempercepat pemulihan usaha sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Pemkab Tapanuli Utara berharap dukungan pembiayaan dan pendampingan tersebut dapat berjalan beriringan dengan program mekanisasi serta hilirisasi. Dengan demikian, potensi pertanian, kerajinan dan sektor usaha lainnya tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat. (TD)
