VIRAL24.CO.ID – TAPANULI UTARA — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus mendorong percepatan penanganan infrastruktur sumber daya air (SDA), khususnya yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Upaya tersebut dilakukan Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., dengan menemui Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi, di Kantor BBWS Sumatera II Medan, Jumat (28/8/2026).
Dalam pertemuan itu, Bupati Taput menyampaikan sejumlah usulan penanganan infrastruktur SDA yang dinilai mendesak, mulai dari perbaikan jaringan irigasi, pembangunan jaringan bendung hingga pengendalian banjir dan penguatan tanggul sungai.
Berdasarkan data Dinas PUTRHub Kabupaten Tapanuli Utara, baru sekitar 51,34 persen jaringan irigasi daerah berada dalam kondisi baik. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Pemkab Taput aktif mengusulkan dukungan anggaran dan program penanganan kepada pemerintah pusat melalui BBWS Sumatera II.
Untuk mendukung ketahanan pangan, Pemkab Taput mengusulkan optimalisasi jaringan irigasi melalui Program Optimalisasi Lahan (Oplah) dan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
Pemkab Taput juga mengusulkan pembangunan lanjutan jaringan irigasi pada Bendung Batang Toru yang mencakup sekitar 3.200 hektare lahan di Kecamatan Pahae Jae dan Purbatua, serta jaringan irigasi Bendung Aek Sigeaon sebelah kiri yang melayani sekitar 1.420 hektare lahan di Kecamatan Sipoholon.
Selain sektor irigasi, usulan juga mencakup pengendalian banjir melalui normalisasi sungai serta pembangunan sheetpile dan groundsill di Sungai Aek Sigeaon, Sungai Batang Toru, dan Sungai Aek Situmandi. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko pengikisan serta luapan sungai yang mengancam permukiman dan lahan pertanian.
Bupati Jonius menegaskan, pemerintah daerah harus aktif memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah di tengah keterbatasan penganggaran. Menurutnya, koordinasi langsung dengan pemerintah pusat diperlukan agar kebutuhan infrastruktur yang mendesak dapat memperoleh perhatian dan penanganan.
“ Kondisi saat ini menuntut kita untuk tidak sekadar menunggu di daerah. Kami berkoordinasi langsung mulai dari tingkat Balai hingga ke kementerian di pusat demi memastikan infrastruktur Tapanuli Utara mendapat perhatian prioritas. Gerak cepat ini murni demi kepentingan masyarakat dan pemulihan ekonomi pertanian kita,” ujar Jonius.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Kepala BBWS Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi. Ia menilai komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan BBWS penting untuk mempercepat penanganan kebutuhan infrastruktur di daerah.
“Kami sangat mengapresiasi kegigihan Pak Bupati. Tidak semua kepala daerah mau proaktif dan membuka ruang diskusi teknis seperti ini. Tugas BBWS II adalah membantu daerah yang membutuhkan alokasi percepatan,” kata Feriyanto.
Menurut Feriyanto, sinergi antara BBWS dan Pemkab Taput, termasuk dukungan pemerintah daerah dalam penanganan dampak sosial, akan membantu mempercepat pelaksanaan pekerjaan teknis di lapangan.
Hasil konkret dari audiensi tersebut, BBWS Sumatera II memastikan perbaikan tanggul Sungai Aek Sigeaon akan ditangani pada tahun anggaran 2026. Penanganan diprioritaskan di kawasan Jalan HKI, Kecamatan Tarutung.
Selain perbaikan tanggul, BBWS Sumatera II juga akan membangun struktur groundsill di tiga titik untuk menaikkan sekaligus menstabilkan dasar Sungai Aek Sigeaon.
Pemkab Tapanuli Utara berharap penanganan tersebut dapat memperkuat perlindungan terhadap permukiman warga sekaligus menjaga keberlanjutan lahan pertanian dari ancaman banjir dan kerusakan infrastruktur SDA. (TD)
