VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Di tengah meningkatnya angka kemiskinan di Sumatera Utara (Sumut) yang kini mencapai 7,36 persen atau setara dengan 1,14 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Dinas Sosial Sumut Asren Nasution menegaskan bahwa penanganan kemiskinan bukan sepenuhnya tanggung jawab Dinas Sosial.
“Pertama, untuk menjadi penekanan kita, bahwa persoalan kemiskinan bukan domain Dinas Sosial sendiri,” ujar Asren saat temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Senin (13/10/2025).
Menurutnya, pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab lintas organisasi perangkat daerah (OPD), sementara Dinas Sosial hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Di semua OPD ada program pengentasan kemiskinan. Dinas Sosial hanya sebagai OPD teknis, tegasnya.
Asren menjelaskan, Pemprov Sumut telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) melalui Surat Keputusan Gubernur Sumut tertanggal 8 Maret 2024, dengan Gubernur sebagai penanggung jawab dan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut sebagai ketua.
“Inilah forum yang duduk semeja membahas fenomena-fenomena kemiskinan di Sumut. Kami terdiri dari Pokja Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan seluruh OPD Pemprov yang memiliki program pengentasan kemiskinan. Semua dikolaborasikan,” jelas Asren.
Namun, dalam kesempatan tersebut, Asren tidak memaparkan secara spesifik berapa angka kemiskinan ekstrem di Sumut, target penurunan pada 2025, maupun indikator keberhasilan program Dinas Sosial sejauh ini.
Ketiadaan penjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan publik: ketika angka kemiskinan meningkat dan program pengentasan tak terasa di akar rumput, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab penuh atas nasib 1,14 juta warga miskin di Sumut. (V24/RT)
