VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Tiga proyek peningkatan struktur jalan provinsi di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, dengan total anggaran mencapai Rp238,8 miliar menjadi sorotan.
Berdasarkan penelusuran pada laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumut, Kamis (9/4/2026), ketiga paket tersebut berada di bawah Satuan Kerja Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara.
Adapun rincian proyek meliputi:
- Ruas Sipiongot–Batas Tapanuli Selatan (Tolang) dengan pagu Rp72 miliar
- Ruas Sipiongot–Batas Labuhanbatu dengan pagu Rp96 miliar
- Ruas Hutaimbaru–Sipiongot dengan pagu Rp70,8 miliar
Seluruh proyek menggunakan skema tender pascakualifikasi dengan metode evaluasi harga terendah. Hasil penelusuran menunjukkan nilai penawaran pemenang pada ketiga paket tersebut hanya terpaut tipis dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Untuk paket Rp72 miliar, pemenang menawarkan sekitar Rp70,5 miliar. Paket Rp96 miliar dimenangkan dengan penawaran sekitar Rp94,3 miliar, sementara paket Rp70,8 miliar dimenangkan dengan nilai sekitar Rp69 miliar.
Dengan demikian, selisih penurunan harga hanya berkisar antara 1,6 persen hingga 2,4 persen—angka yang tergolong minim untuk tender dengan jumlah peserta mencapai puluhan perusahaan.
Selain itu, dua dari tiga paket proyek dimenangkan oleh perusahaan yang sama, yakni PT Sumatera Pioneer Building Material. Sementara satu paket lainnya dimenangkan oleh PT Zhafiara Tetap Jaya.
Jumlah peserta dalam masing-masing tender tercatat cukup banyak, berkisar antara 41 hingga 47 perusahaan. Namun, tingkat penurunan harga yang rendah dinilai tidak mencerminkan kompetisi yang optimal.
Pada salah satu paket, bahkan tercatat adanya proses negosiasi harga. Meski demikian, penurunannya hanya sekitar Rp57 juta—jumlah yang relatif kecil dibandingkan nilai proyek yang mencapai puluhan miliar rupiah.
Direktur Barisan Rakyat Anti Korupsi, Otti Batubara, menilai pola tender tersebut patut dicermati secara serius.
“Dalam tender dengan jumlah peserta puluhan, seharusnya terjadi kompetisi harga yang signifikan. Jika penurunannya hanya 1 hingga 2 persen, ini menjadi pertanyaan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya pemenang berulang dalam paket proyek bernilai besar tersebut.
“Ketika satu perusahaan memenangkan lebih dari satu paket besar di tengah banyaknya peserta, hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut. Jangan sampai ada indikasi pengaturan,” tegasnya.
Otti mendesak aparat pengawas internal pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan lebih mendalam terhadap proses tender tersebut.
“Ini menyangkut anggaran publik hampir Rp240 miliar. Harus dipastikan prosesnya transparan, kompetitif, dan tidak merugikan keuangan daerah,” pungkasnya. (V24/RT)
