VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang rumah terdampak bencana banjir dan longsor. Langkah ini diambil untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor pada akhir November 2025 lalu.
Hingga saat ini, tercatat 15 kabupaten/kota di Sumatera Utara telah menerbitkan SK Rumah Terdampak Bencana. Sementara itu, Kabupaten Tebing Tinggi dan Kota Medan masih dalam proses penerbitan SK. Adapun Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batu Bara tidak mengajukan penerbitan SK.
“Kami akan menerbitkan SK Gubernur hari ini untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat. Data yang belum lengkap akan disempurnakan kemudian, karena menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), data masih bisa diperbaiki ke depan,” ujar Bobby Nasution saat Rapat Koordinasi Pendataan Pascabencana secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri dari kediaman pribadinya di Kompleks Tasbih Medan, Selasa (6/1/2026).
Percepatan penerbitan SK tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pascabencana di Sumatera Utara. Dengan demikian, jumlah warga yang masih tinggal di pengungsian dapat berkurang, khususnya bagi masyarakat dengan kondisi rumah rusak ringan dan rusak sedang.
“Masyarakat kita ingin kembali ke rumah, membersihkan rumah, dan kembali beraktivitas. Mereka membutuhkan bantuan, dan itu sudah disiapkan oleh Kementerian Sosial dan BNPB, sehingga jumlah warga di pengungsian bisa berkurang,” kata Bobby.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, bantuan pascabencana yang disiapkan antara lain Rp3 juta per keluarga untuk kebutuhan perabotan dan peralatan rumah tangga, jaminan hidup Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan, serta bantuan modal usaha Rp5 juta per keluarga.
Selain itu, Kemensos juga menyalurkan santunan korban meninggal dunia sebesar Rp15 juta per orang dan santunan korban luka berat Rp5 juta per orang. Hingga kini, bantuan tersebut telah disalurkan kepada 111 ahli waris di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Sibolga, dan Kota Padang Panjang.
“Kami melalui BNPB akan menyalurkan bantuan berdasarkan data by name by address dari pemerintah daerah. Daerah yang melakukan asesmen, semakin cepat datanya terkumpul, maka semakin cepat pula bantuan disalurkan,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Sementara itu, berdasarkan data BNPB, bantuan stimulan perbaikan rumah diberikan sebesar Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya percepatan pendataan dan penerbitan SK bagi daerah terdampak bencana banjir dan longsor agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas.
“Kuncinya adalah kecepatan data. Kalau cepat, masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang bisa segera mendapat bantuan, pulang, membersihkan rumah, dan mulai beraktivitas kembali. Masyarakat kita sangat tangguh, dan bantuan yang cepat akan mempercepat pemulihan,” tegas Tito. (V24/RT)
