VIRAL24.CO.ID – MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong penguatan kapasitas fiskal, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai fondasi penggerak ekonomi kota. Upaya tersebut menjadi bagian dari rekomendasi strategis Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk memperkuat daya saing dan kemandirian ekonomi daerah.
Dorongan itu disampaikan Rico Waas dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI Tahun 2026 di Kota Medan. Hasil Rakernas tersebut menghasilkan 10 rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri terkait.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, rekomendasi tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah kota terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), sekaligus upaya menyampaikan kondisi riil dan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah kota dalam menjalankan pembangunan.
“APEKSI mendukung penuh Program Strategis Nasional yang dicanangkan Presiden. Melalui rekomendasi ini kami juga menyampaikan berbagai kondisi riil dan tantangan yang dihadapi pemerintah kota agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif,” ujar Eri Cahyadi dalam konferensi pers usai penutupan Rakernas XVIII APEKSI di Grand City Hall Medan, Kamis (2/7/2026).
Salah satu perhatian utama APEKSI adalah penguatan kapasitas fiskal daerah. Menurut Eri, pemerintah kota membutuhkan ruang fiskal yang memadai agar dapat membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, sekaligus menjalankan program yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
APEKSI mendorong reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah, termasuk kejelasan pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Perluasan ruang fiskal diharapkan memberikan keleluasaan kepada pemerintah kota dalam mengembangkan program berdasarkan potensi ekonomi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Dalam aspek pengelolaan anggaran, APEKSI juga menyoroti pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Eri mengatakan, apabila seluruh beban gaji PPPK ditanggung APBD, belanja pegawai di sejumlah daerah berpotensi melampaui batas ideal 30 persen sehingga dapat mengurangi ruang anggaran untuk pembangunan.
“Kami mengusulkan agar kompensasi gaji P3K dapat didukung melalui APBN sehingga pemerintah kota tetap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik,” katanya.
Selain penguatan fiskal, pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. APEKSI menilai infrastruktur yang memadai dapat memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan mobilitas masyarakat, membuka akses investasi, serta memperkuat konektivitas pusat-pusat ekonomi.
APEKSI juga mendorong sinkronisasi sistem perizinan nasional dengan tata ruang daerah. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan kepastian kepada investor dan pelaku usaha sehingga proses investasi dapat berlangsung lebih cepat, transparan, serta sesuai dengan karakteristik wilayah perkotaan.
Di sektor ekonomi kerakyatan, APEKSI menempatkan UMKM sebagai salah satu kekuatan utama pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu usulan yang disampaikan adalah memperluas keterlibatan UMKM lokal dan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pelibatan UMKM lokal dinilai dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah melalui peningkatan permintaan produk, perluasan pasar, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan perputaran uang di tengah masyarakat.
“Program pemerintah harus memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat di daerah. Dengan melibatkan UMKM lokal, manfaat program tidak hanya dirasakan penerima manfaat, tetapi juga dapat menggerakkan usaha dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Eri.
Penguatan investasi juga didukung melalui kerja sama antardaerah. APEKSI mendorong pemerintah kota memperluas kolaborasi untuk mengembangkan potensi unggulan, memperkuat rantai pasok, membuka akses pasar, dan menciptakan peluang investasi baru.
Sementara itu, transformasi digital menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih efisien. Integrasi data perlindungan sosial dan sinkronisasi sistem pemerintahan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
APEKSI turut mendorong pembangunan kota yang berkelanjutan melalui penguatan pengelolaan lingkungan. Pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) dan berbagai inovasi pengelolaan limbah dinilai dapat menjadi bagian dari solusi persoalan perkotaan sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
Selain itu, rekomendasi APEKSI mencakup penyesuaian kebijakan tata ruang dengan karakteristik wilayah perkotaan, pendampingan hukum bagi pemerintah kota, serta pelibatan generasi muda melalui program Youth City Changers (YCC). Keterlibatan generasi muda diharapkan melahirkan inovasi yang dapat memperkuat pembangunan kota dalam jangka menengah dan panjang.
Rico Waas menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Rakernas XVIII APEKSI di Kota Medan. Ia berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan penguatan ekonomi kota-kota di Indonesia.
“Semoga setiap kota membawa pulang pengalaman, inovasi, dan inspirasi yang dapat diterapkan di daerah masing-masing. Dengan kolaborasi yang kuat antarkota, kita dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat,” pungkasnya.
Melalui penguatan fiskal, percepatan investasi, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, serta kolaborasi antardaerah, APEKSI mendorong pemerintah kota memiliki fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berdaya saing. Langkah tersebut diharapkan mampu menjadikan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat. (V24/ART/RT)
