VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) telah menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) sebesar Rp325 miliar kepada 30 kabupaten/kota untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mempercepat pelaksanaan program strategis di daerah.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu, Faisal Arif Nasution, mengatakan BKP tersebut diberikan berdasarkan proposal yang diajukan pemerintah kabupaten/kota dan telah melalui proses verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut.
“Bantuan keuangan provinsi diberikan kepada kabupaten/kota berdasarkan proposal yang diajukan seluruh kabupaten/kota, kemudian diverifikasi oleh Bapperida. Setelah itu, BKP diberikan sesuai dengan jumlah yang diajukan,” kata Faisal dalam Temu Pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobi Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (8/10/2026).
Faisal menjelaskan, pagu BKP yang terinput mencapai Rp382 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp325 miliar telah berkontrak dan disalurkan kepada 30 kabupaten/kota. Saat ini, pelaksanaan pembangunan yang dibiayai melalui BKP masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Menurut Faisal, progres realisasi BKP juga akan menjadi salah satu indikator dalam pemberian penghargaan atau reward kepada pemerintah kabupaten/kota pada 2027. Daerah yang mampu menunjukkan kinerja dan realisasi program dengan baik akan menjadi pertimbangan Pemprov Sumut.
“Nanti kami bisa melihat mana yang capaiannya bagus. Ini akan menjadi pertimbangan Bapak Gubernur untuk memberikan reward kepada kabupaten/kota mana yang baik realisasinya,” ujarnya.
Sejumlah daerah menerima alokasi BKP dengan nilai cukup besar. Di antaranya Kabupaten Asahan sebesar Rp28 miliar, Tapanuli Utara Rp25 miliar, Karo Rp23,4 miliar, Nias Utara Rp23 miliar, Labuhanbatu Selatan Rp21,5 miliar, dan Padanglawas Rp20 miliar. Sementara sejumlah kabupaten/kota lainnya menerima alokasi mulai dari Rp15 miliar hingga di bawah Rp5 miliar.
Faisal menambahkan, sebagian besar proposal BKP yang diajukan kabupaten/kota diarahkan untuk peningkatan dan rekonstruksi jalan serta pembangunan infrastruktur lainnya. Pelaksanaannya diselaraskan dengan program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk untuk mendukung konektivitas antara jalan kabupaten/kota dengan jalan provinsi.
“Yang paling banyak diajukan memang untuk meningkatkan infrastruktur. Proposal yang diajukan kami coba sinergikan dengan provinsi, sehingga ada jalan kabupaten/kota yang bisa terkoneksi dengan jalan provinsi, termasuk kegiatan yang sudah kami danai di beberapa lokasi di kabupaten/kota,” pungkasnya. (V24/RT)
