VIRAL24.CO.ID – SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten Simalungun bersama unsur TNI memperkuat koordinasi percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dengan fokus pada penataan aset dan kesiapan lahan.
Rapat koordinasi (rakor) tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Simalungun Mixnon Andreas Simamora bersama Dandim 0207/Simalungun Gede Agus Dian Pringgana, di Puskodal Koramil 08/Bangun, Kecamatan Siantar, Selasa (14/4/2026).
Sekda menegaskan, percepatan pembangunan tidak hanya bergantung pada anggaran dan perencanaan, tetapi juga pada optimalisasi aset yang tersedia tanpa mengganggu produktivitas masyarakat.
“Masih banyak aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Prinsipnya, kita tidak boleh mengurangi produksi masyarakat, namun lahan yang tidak terpakai harus didorong untuk dimanfaatkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan aset juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi. Karena itu, pemerintah daerah dituntut mencari solusi agar investasi tetap berjalan tanpa melanggar aturan.
“Di satu sisi kita ingin pembangunan berjalan, di sisi lain ada regulasi yang harus dipatuhi. Kita harus menemukan jalan tengah,” katanya.
Sekda juga menekankan pentingnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) melalui sistem kerja terintegrasi, termasuk percepatan administrasi seperti penyusunan skema kerja sama, kontrak, dan pelaporan.
“Kita targetkan 26 titik dapat terealisasi bulan ini,” ujarnya.
Sementara itu, Dandim 0207/Simalungun menjelaskan, pihaknya telah memetakan ratusan titik lahan untuk pembangunan KDKMP. Dari jumlah tersebut, 112 titik telah masuk program, sementara 26 titik lainnya masih dalam proses pemenuhan untuk mencapai target April sebanyak 138 titik.
“Sebagian lokasi masih dalam verifikasi, terutama terkait status legalitas lahan,” jelasnya.
Ia menyebut, kendala utama di lapangan adalah status lahan yang belum jelas serta adanya bangunan aktif di atas lokasi yang direncanakan.
Untuk mengatasi hal tersebut, telah dibentuk tim terpadu yang bertugas mempercepat verifikasi dan penyelesaian persoalan di lapangan.
Dandim menegaskan, kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat menjadi kunci percepatan pembangunan. Bahkan, penyesuaian luas lahan dimungkinkan selama tidak mengganggu fungsi utama.
“Yang penting solusi. Selama masih dalam batas toleransi dan tidak mengganggu fungsi, kita dorong percepatan pembangunan demi masyarakat,” tegasnya.
Rakor berlangsung konstruktif dan ditutup dengan komitmen bersama seluruh pihak untuk mempercepat realisasi pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. (V24/RT)
