VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Kebijakan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengembalikan layanan perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) ke tingkat kecamatan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Langkah tersebut dinilai mempermudah akses layanan administrasi kependudukan sekaligus memangkas birokrasi yang selama ini dikeluhkan warga.
Hal itu disampaikan Rico Waas saat kegiatan Sapa Warga dan gotong royong di Jalan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Sabtu (30/5/2026). Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan, mulai dari layanan administrasi kependudukan, penerangan jalan umum, infrastruktur lingkungan, bantuan sosial hingga pemberantasan narkoba.
Rico menjelaskan, sebelumnya layanan pencetakan e-KTP terpusat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan. Kondisi itu membuat warga yang tinggal di wilayah pinggiran harus menempuh jarak jauh dan mengeluarkan biaya tambahan untuk mengurus dokumen kependudukan.
“Saya mengubah kebijakan dengan mengembalikan layanan perekaman dan pencetakan e-KTP di kecamatan,” kata Rico.
Menurutnya, kebijakan tersebut diambil setelah banyak warga mengeluhkan sulitnya mengakses layanan kependudukan akibat sentralisasi pelayanan.
“Bayangkan, ada masyarakat kita yang terpaksa mengambil cuti kerja satu harian penuh dan rela gajinya dipotong hanya untuk mengurus KTP. Sudahlah jauh, belum tentu selesai hari itu juga, dan besoknya disuruh datang lagi. Ini adalah masalah,” ujarnya.
Rico mengungkapkan, saat ini layanan pencetakan e-KTP sudah berjalan di tujuh kecamatan, yakni Medan Belawan, Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Marelan, dan Medan Denai.
Ia menargetkan seluruh kecamatan di Kota Medan, termasuk Kecamatan Medan Perjuangan, sudah dapat melayani pencetakan e-KTP secara mandiri pada tahun ini.
“Untuk Medan Perjuangan dan kecamatan lainnya, saya jamin tahun ini semuanya sudah bisa cetak KTP di kantor kecamatan masing-masing. Warga bisa menitipkan berkas pada pagi hari dan mengambilnya saat pulang kerja, sehingga lebih efektif dan efisien,” katanya.
Dalam dialog tersebut, sejumlah warga juga menyampaikan keluhan terkait minimnya penerangan jalan umum (PJU) di lingkungan tempat tinggal mereka. Salah satunya disampaikan Ratna Simanjuntak yang mengaku wilayahnya belum memiliki penerangan jalan memadai selama hampir 20 tahun.
Menanggapi hal itu, Rico langsung meminta Dinas Perhubungan bersama pihak kelurahan melakukan pengecekan lapangan dan segera menindaklanjuti jika ditemukan lampu jalan yang belum tersedia atau tidak berfungsi.
Selain persoalan infrastruktur, warga juga menyoroti maraknya peredaran narkoba yang dinilai masih meresahkan masyarakat.
Rico menegaskan Pemerintah Kota Medan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan aparat penegak hukum terus berupaya memberantas peredaran narkotika. Namun, menurutnya, partisipasi masyarakat tetap dibutuhkan untuk mendukung upaya tersebut.
“Kami bersama Kapolrestabes dan Forkopimda berkomitmen memberantas narkoba. Namun kami juga membutuhkan bantuan masyarakat untuk melaporkan apabila ada indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitar,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Rico juga menjelaskan bahwa pemerintah tengah melakukan validasi data bantuan sosial melalui program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Langkah tersebut bertujuan memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kami diperintahkan untuk melakukan digitalisasi bantuan sosial agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2,” katanya.
Di akhir kegiatan, Rico menegaskan Pemerintah Kota Medan terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga.
“Sapa Warga menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Apapun permasalahannya, mari kita selesaikan bersama melalui komunikasi yang baik,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Medan berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat semakin kuat sehingga berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat diselesaikan secara bersama-sama. (Vin)
