VIRAL24.CO.ID – MEDAN — Sektor jasa keuangan di Sumatera Utara menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang tahun berjalan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumut mencatat penyaluran kredit perbankan mencapai Rp332,6 triliun, tumbuh 7,67 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Kepala OJK Sumut Triyoga Laksito mengatakan, pertumbuhan tersebut mencerminkan kondisi industri jasa keuangan yang tetap stabil di tengah dinamika perekonomian. Selain kredit, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan juga meningkat 4,29 persen menjadi Rp345,6 triliun, sementara aset perbankan tumbuh 3,33 persen.
“Secara umum, sektor jasa keuangan di Sumatera Utara tumbuh positif dan tetap terjaga stabil. Pertumbuhan kredit juga menunjukkan peran perbankan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha,” ujar Triyoga dalam Media Talk bertema Sektor Jasa Keuangan Tumbuh, Literasi dan Inklusi Keuangan Menguat di Sumatera Utara di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumut, Selasa (22/9/2026) sore.
Dari sisi penyaluran, kredit perbankan masih terkonsentrasi pada sejumlah sektor produktif. Industri pengolahan menyerap sekitar 36,9 persen dari total kredit, disusul sektor pertanian 23,7 persen dan perdagangan 20,2 persen. Sementara kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 1,96 persen dan Loan at Risk (LAR) 6,3 persen.
Perhatian OJK juga diarahkan pada pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Hingga 1 Juli 2026, kredit UMKM mencapai Rp80,4 triliun atau sekitar 24,2 persen dari total kredit perbankan Sumut. Angka tersebut berada di atas ketentuan minimum Bank Indonesia sebesar 20 persen.
Meski porsinya telah melampaui batas minimum, kredit UMKM mengalami penurunan 1,77 persen dibandingkan posisi sebelumnya yang mencapai Rp81,9 triliun. OJK menilai kondisi tersebut berkaitan dengan dampak pascabencana dan dinamika perekonomian lokal. Untuk memperkuat pembiayaan UMKM, OJK mendorong skema pembiayaan berbasis ekosistem dengan melibatkan pemasok, off-taker, hingga perusahaan asuransi.
Pertumbuhan juga terlihat pada industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS). Hingga periode pelaporan, aset BPR/BPRS meningkat 24,25 persen menjadi Rp3,7 triliun. Dana pihak ketiga tumbuh 23,76 persen menjadi Rp2,7 triliun, sedangkan kredit meningkat 23,97 persen menjadi Rp2,7 triliun. Namun, rasio NPL tercatat 10,32 persen dengan LAR 24,55 persen, sehingga penguatan kualitas aset menjadi perhatian.
Di sektor pembiayaan, perusahaan pembiayaan mencatat total pembiayaan Rp24,1 triliun atau tumbuh 5,92 persen secara tahunan dengan NPF 2,9 persen. Industri modal ventura juga tumbuh 45 persen menjadi Rp711 miliar. Sementara itu, penyaluran pinjaman melalui penyelenggara peer-to-peer lending (P2P) yang berizin meningkat 29 persen menjadi Rp3,97 triliun dengan tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) sebesar 1,77 persen.
Dari sisi akses masyarakat terhadap layanan keuangan, jumlah agen Laku Pandai di Sumatera Utara telah melampaui 74.000 agen dengan jangkauan sekitar 94,5 persen desa dan kelurahan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 yang dilakukan BPS, OJK, dan LPS, tingkat literasi keuangan Sumut mencapai 71,57 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional 69,57 persen. Tingkat inklusi keuangan Sumut mencapai 92,01 persen, mendekati angka nasional 93,61 persen.
Triyoga menegaskan, penguatan sektor jasa keuangan tidak hanya diukur dari pertumbuhan penyaluran kredit, tetapi juga dari kemampuan industri menjaga kualitas pembiayaan sekaligus memperluas akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan keuangan formal. Dengan pertumbuhan kredit, pembiayaan nonbank, serta peningkatan inklusi keuangan, OJK mendorong industri jasa keuangan terus memperkuat kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi Sumatera Utara. (V24/RT)
