VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Kontras tajam terlihat antara kinerja pengendalian inflasi Sumatera Utara (Sumut) pada masa kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi dan Bobby Nasution.
Jika pada era Edy Rahmayadi, Sumut sempat meraih penghargaan nasional sebagai provinsi terbaik dalam pengendalian inflasi se-Sumatera, kini di bawah kepemimpinan Bobby Nasution, Sumut justru tercatat sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi di Indonesia.
Pada periode 2020–2022, Edy Rahmayadi berhasil menempatkan Sumut sebagai salah satu provinsi dengan capaian inflasi terendah. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumut saat itu bahkan meraih TPID Award 2020 dari Presiden Joko Widodo dan dinobatkan sebagai TPID Provinsi Terbaik se-Sumatera.
Atas capaian tersebut, Sumut menerima insentif fiskal sebesar Rp10,32 miliar dari Kementerian Keuangan. Keberhasilan itu diakui oleh Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri.
Edy Rahmayadi kala itu menegaskan bahwa capaian tersebut bukan hanya karena program pasar murah, melainkan hasil sinkronisasi antara data, distribusi, dan produksi pangan dari hulu ke hilir.
“Kita punya sistem kerja, bukan sekadar seremonial. Kalau pangan rusak di hulu, inflasi pasti naik. Karena itu kita jaga dari sana,” ujar Edy Rahmayadi dalam Rakornas TPID 2021.
Namun, kondisi berbalik di era Bobby Nasution. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2025, inflasi Sumut mencapai 5,32 persen, tertinggi secara nasional, mengungguli provinsi-provinsi lain di luar Pulau Jawa.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, mengakui bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan, seperti 524 kali operasi pasar murah dan gerakan tanam serentak cabai, belum membuahkan hasil signifikan.
“Sudah banyak yang dilakukan, tapi hasilnya belum maksimal. Cuaca dan pola panen juga memengaruhi,” kata Poppy di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (10/10).
Meski begitu, publik menilai alasan tersebut belum cukup menjelaskan mengapa Sumut yang dulu dikenal karena stabilitas harga, kini justru menjadi provinsi dengan inflasi tertinggi di Indonesia.
Ironisnya, dalam upaya menekan harga cabai, Pemprov Sumut di bawah Bobby justru membeli 50 ton cabai dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Langkah itu dinilai kontradiktif karena menunjukkan ketergantungan pada pasokan luar daerah alih-alih memberdayakan petani lokal.
Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, menilai strategi tersebut tidak berkelanjutan.
“Kalau solusi inflasi hanya dengan mendatangkan cabai dari luar, berarti tata niaga lokal kita gagal. Dulu Edy menekan inflasi dengan memperkuat hulu, sekarang justru fokus pada intervensi jangka pendek,” ujar Sutrisno.
Ia menambahkan bahwa TPID Sumut seharusnya berperan aktif dalam memantau distribusi, stok, dan harga komoditas utama seperti beras dan cabai. Namun sejumlah pengamat menilai, kinerja TPID Sumut kini melemah karena kurangnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
BPS mencatat, sebagian besar penyumbang inflasi di Sumut berasal dari Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, yang mencapai 72 persen dari total inflasi provinsi. Ironisnya, kedua daerah tersebut merupakan basis utama pemerintahan Bobby Nasution.
Perbandingan dengan masa Edy Rahmayadi pun tak terhindarkan. Dulu Sumut disanjung karena inflasi terkendali, sekarang malah jadi bahan tertawaan nasional. Ini kemunduran nyata,” ungkap Sutrisno.
Ia menilai kegagalan Bobby menunjukkan bahwa popularitas politik tidak bisa menggantikan kapasitas teknokratis dalam mengelola ekonomi daerah. Inflasi itu soal sistem, bukan pencitraan. Kalau semua hanya dikemas sebagai program seremonial, hasilnya ya seperti sekarang, pungkasnya. (V24/RT)
