VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong agar berbagai rekomendasi yang dihasilkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tidak hanya ditujukan kepada pemerintah pusat, tetapi juga menjadi acuan bagi pemerintah provinsi dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Bobby saat menghadiri pembukaan Rakernas XVIII APEKSI di Ballroom Grand City Hall, Jalan Balai Kota Nomor 1, Medan, Rabu (1/7/2026) malam.
Menurut Bobby, setiap daerah memiliki karakteristik, tantangan pembangunan, dan kapasitas fiskal yang berbeda. Karena itu, pemerintah provinsi memiliki peran strategis menerjemahkan berbagai rekomendasi Rakernas menjadi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
“Tidak semua persoalan kota itu sama. Ada daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat, ada juga yang masih terbatas. Pemerintah provinsi memiliki peran strategis menerjemahkan rekomendasi tersebut ke dalam kebijakan dan program yang selaras dengan kebutuhan daerah. Kami, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, terbuka menerima rekomendasi itu untuk ditindaklanjuti dan dijadikan dasar penyusunan kebijakan,” ujar Bobby.
Bobby juga menilai APEKSI telah menjadi wadah penting bagi pemerintah kota untuk bertukar gagasan, inovasi, dan solusi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
“Saya pernah menjadi bagian dari APEKSI dan melihat langsung bagaimana organisasi ini menjadi penggerak lahirnya berbagai solusi atas persoalan yang dihadapi pemerintah daerah,” katanya.
Ia turut mengapresiasi kehadiran para wali kota dari seluruh Indonesia dalam Rakernas XVIII APEKSI di Medan. Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan tersebut juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui meningkatnya aktivitas para peserta selama berada di Kota Medan.
Mengakhiri sambutannya, Bobby mengajak seluruh pemerintah kota memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan antarpemerintah daerah guna mempercepat pemerataan pembangunan.
“Kami meyakini kolaborasi merupakan kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing Indonesia. Semoga Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026 menghasilkan rekomendasi strategis yang membawa manfaat nyata bagi kemajuan kota-kota di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan kepala daerah saat ini menghadapi empat tantangan utama, yakni krisis dan bencana, tekanan fiskal, tuntutan politik, serta dinamika komunikasi publik di era digital. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif.
Ia menambahkan, banyak kota di Indonesia mampu menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi layanan, kolaborasi yang kuat, dan kepemimpinan yang aktif.
“Praktik terbaik tidak harus dicari ke luar negeri. Banyak contoh justru berasal dari kota-kota di Indonesia,” ujarnya.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan Rakernas XVIII menjadi momentum memperkuat persatuan antarkota dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari potensi bencana, berkurangnya transfer ke daerah, hingga persoalan perkotaan seperti pengelolaan sampah.
Menurut Eri, tantangan tersebut harus dijawab melalui kolaborasi yang semakin erat, baik antardaerah maupun dengan pemerintah pusat.
“APEKSI harus menjadi kekuatan bersama yang mampu memberikan solusi, bukan sekadar menyampaikan keluh kesah,” katanya.
Wali Kota Medan Rico Waas berharap seluruh rangkaian Rakernas XVIII APEKSI yang berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 mampu menghasilkan komitmen dan langkah nyata setelah para peserta kembali ke daerah masing-masing.
“Kita berharap hasil Rakernas APEKSI tidak berhenti di atas kertas atau sekadar wacana, tetapi benar-benar menjadi langkah nyata dalam pembangunan kota-kota di Indonesia,” ujarnya. (V24/RT)
